"Pansel KPK Tak Perlu Terjebak Anggapan Harus Ada Wakil Polri atau Kejaksaan"

Kompas.com - 23/06/2015, 10:39 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KOMPAS.com/ICHA RASTIKAGedung Komisi Pemberantasan Korupsi
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panitia seleksi calon pimpinan KPK diminta meneliti betul calon pimpinan KPK yang berlatar belakang Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila memilih calon pimpinan KPK dengan latar belakang Polri dan Kejaksaan, aspek independensi dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan serius.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015), menyikapi keinginan sejumlah polisi dan jaksa menjadi pimpinan KPK.

Miko mengatakan, memang belum tentu personel Polri atau jaksa yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK akan mengalami konflik kepentingan atau 'tidak bergigi' terhadap institusi asalnya. Namun, Pansel KPK sejak awal harus menyeleksi sosok yang berpotensi terjadi demikian. (baca: Pukat UGM: Lihat Historis, Tak Dikehendaki Jaksa-Polisi Jadi Pimpinan KPK)

"Pansel harus cermat betul menelusuri apakah calon ini independen atau tidak, apakah ada potensi konflik kepentingan atau tidak. Ini sangat relevan," ujar Mico.

Jika sosok berlatar belakang polisi atau jaksa dinilai tidak independen dan berpotensi konflik kepentingan, Pansel tidak perlu memaksakan pimpinan KPK harus representatif. Menurut dia, yang terpenting KPK dapat bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi. (baca: Budi Gunawan: Mudah-mudahan Ada Calon Pimpinan KPK yang Mewakili Polri)

Mico secara khusus menyoroti anggapan bahwa pimpinan KPK sebaiknya representasi dari berbagai latar belakang, khususnya soal penyidikan dan penuntutan. Ia mengingatkan bahwa di KPK ada penyelidik, penyidik hingga penuntut yang tak diragukan kompetensinya.

"Menurut saya, komposisi pimpinan KPK itu hanya cukup diisi satu atau dua orang saja yang menguasai hukum pidana dan hukum acara pidana. Selebihnya terdiri dari ahli-ahli organisasi dan manajerial, informasi dan teknologi," ujar Mico.

Mico berharap Pansel KPK memahami bahwa tidak ada yang namanya logika representasi dalam pimpinan KPK. Ia berharap seleksi yang dilakukan Pansel benar-benar menitikberatkan pada aspek kemampuan personal sang bakal calon, misalnya aspek integritas, independensi, kepemimpinan dan kompetensi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pansel tidak perlu terjebak pada anggapan bahwa harus ada perwakilan Kepolisian atau Kejaksaan Agung. Titik beratnya adalah selalu soal aspek personal yang bersangkutan," ujar Mico.

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebelumnya merekomendasikan lima perwira tinggi Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. (baca: Budi Gunawan Ungkapkan Alasan 5 Pati Polri Direkomendasi Jadi Capim KPK)

Beberapa polisi aktif yang ingin menjadi pimpinan KPK, yakni Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan.

Ada pula pensiunan Polri, yakni mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Purnawirawan Benny Mamoto.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan KPK untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. (baca: Kata Kapolri, Polisi yang Daftar Calon Pimpinan KPK Harus Mundur dari Polri)

"Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," kata Badrodin.

Sementara dari Kejaksaan, menurut informasi yang diperoleh, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengantongi lima nama Jaksa yang akan direkomendasikan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. (baca: Lima Jaksa Siap Calonkan Diri Jadi Pimpinan KPK, Salah Satunya Perempuan)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X