Kompas.com - 23/06/2015, 10:39 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KOMPAS.com/ICHA RASTIKAGedung Komisi Pemberantasan Korupsi
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panitia seleksi calon pimpinan KPK diminta meneliti betul calon pimpinan KPK yang berlatar belakang Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila memilih calon pimpinan KPK dengan latar belakang Polri dan Kejaksaan, aspek independensi dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan serius.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015), menyikapi keinginan sejumlah polisi dan jaksa menjadi pimpinan KPK.

Miko mengatakan, memang belum tentu personel Polri atau jaksa yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK akan mengalami konflik kepentingan atau 'tidak bergigi' terhadap institusi asalnya. Namun, Pansel KPK sejak awal harus menyeleksi sosok yang berpotensi terjadi demikian. (baca: Pukat UGM: Lihat Historis, Tak Dikehendaki Jaksa-Polisi Jadi Pimpinan KPK)

"Pansel harus cermat betul menelusuri apakah calon ini independen atau tidak, apakah ada potensi konflik kepentingan atau tidak. Ini sangat relevan," ujar Mico.

Jika sosok berlatar belakang polisi atau jaksa dinilai tidak independen dan berpotensi konflik kepentingan, Pansel tidak perlu memaksakan pimpinan KPK harus representatif. Menurut dia, yang terpenting KPK dapat bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi. (baca: Budi Gunawan: Mudah-mudahan Ada Calon Pimpinan KPK yang Mewakili Polri)

Mico secara khusus menyoroti anggapan bahwa pimpinan KPK sebaiknya representasi dari berbagai latar belakang, khususnya soal penyidikan dan penuntutan. Ia mengingatkan bahwa di KPK ada penyelidik, penyidik hingga penuntut yang tak diragukan kompetensinya.

"Menurut saya, komposisi pimpinan KPK itu hanya cukup diisi satu atau dua orang saja yang menguasai hukum pidana dan hukum acara pidana. Selebihnya terdiri dari ahli-ahli organisasi dan manajerial, informasi dan teknologi," ujar Mico.

Mico berharap Pansel KPK memahami bahwa tidak ada yang namanya logika representasi dalam pimpinan KPK. Ia berharap seleksi yang dilakukan Pansel benar-benar menitikberatkan pada aspek kemampuan personal sang bakal calon, misalnya aspek integritas, independensi, kepemimpinan dan kompetensi.

"Pansel tidak perlu terjebak pada anggapan bahwa harus ada perwakilan Kepolisian atau Kejaksaan Agung. Titik beratnya adalah selalu soal aspek personal yang bersangkutan," ujar Mico.

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebelumnya merekomendasikan lima perwira tinggi Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. (baca: Budi Gunawan Ungkapkan Alasan 5 Pati Polri Direkomendasi Jadi Capim KPK)

Beberapa polisi aktif yang ingin menjadi pimpinan KPK, yakni Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan.

Ada pula pensiunan Polri, yakni mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Purnawirawan Benny Mamoto.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan KPK untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. (baca: Kata Kapolri, Polisi yang Daftar Calon Pimpinan KPK Harus Mundur dari Polri)

"Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," kata Badrodin.

Sementara dari Kejaksaan, menurut informasi yang diperoleh, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengantongi lima nama Jaksa yang akan direkomendasikan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. (baca: Lima Jaksa Siap Calonkan Diri Jadi Pimpinan KPK, Salah Satunya Perempuan)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X