Pukat UGM: Lihat Historis, Tak Dikehendaki Jaksa-Polisi Jadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 23/06/2015, 10:06 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, sebaiknya orang-orang dari latar belakang Polri dan Kejaksaan, tidak menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, tidak ada aturan yang melarang atau mengharuskan pimpinan KPK berasal dari lembaga penegak hukum.

"Kalau dilihat secara historis, sebenarnya tidak dikehendaki orang yang berlatar belakang Polri dan Kejaksaan di level Komisioner KPK," ujar Oce kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Oce mengatakan, salah satu alasan utama didirikannya institusi KPK lantaran penegak hukum lainnya, yaitu Polri dan Kejaksaan dinilai tidak efektif dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, tidak tepat apabila level pimpinan KPK diisi oleh orang-orang dari lembaga penegak hukum dengan fungsi yang sama.

Menurut Oce, tidak ada kewajiban yang mengharuskan pimpinan KPK memiliki keterwakilan lembaga penegak hukum lainnya. Namun, jika pimpinan berasal dari Polri dan Kejaksaan, ia khawatir KPK justru menjadi tidak efektif dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus yang melibatkan institusi penegak hukum.

Pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan mendorong beberapa anggota aktif dari institusi masing-masing untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebelumnya merekomendasikan lima perwira tinggi Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. (baca: Budi Gunawan Ungkapkan Alasan 5 Pati Polri Direkomendasi Jadi Capim KPK)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa polisi aktif yang ingin menjadi pimpinan KPK, yakni Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan.

Ada pula pensiunan Polri, yakni mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Purnawirawan Benny Mamoto.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebelumnya meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan KPK untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. (baca: Kata Kapolri, Polisi yang Daftar Calon Pimpinan KPK Harus Mundur dari Polri)

"Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," kata Badrodin.

Sementara dari Kejaksaan, menurut informasi yang diperoleh, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengantongi lima nama Jaksa yang akan direkomendasikan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. (baca: Lima Jaksa Siap Calonkan Diri Jadi Pimpinan KPK, Salah Satunya Perempuan)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Nasional
Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Nasional
Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Nasional
Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Nasional
145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Nasional
Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X