Membumikan Gagasan Ideal Pancasila

Sikap elite juga mudah dikontraskan dengan sikap masyarakat bawah yang cenderung lebih "Pancasilais". Dalam isu pengungsi Rohingya dari Myanmar, misalnya, simpati spontan ditunjukkan warga Aceh untuk menyelamatkan nasib para pengungsi yang terkatung-katung berbulan-bulan di laut di tengah sikap elite yang berubah-ubah atas isu tersebut.

Tengoklah perspektif relawan di dapur umum yang melayani para pengungsi itu di Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. "Bagaimanapun kita sama-sama manusia. Saya tidak tega saat melihat mereka terombang-ambing di laut. Dulu, banyak orang membantu kami saat ada tsunami, sekarang ini cara kami membalasnya" (Kompas, 27/5).

Penempatan Pancasila

Secara institusional, KPK dan TNI dipandang lebih kuat dalam pelaksanaan Pancasila daripada DPR, partai politik, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kabinet pemerintahan. Publik menilai positif kinerja TNI akhir-akhir ini dalam menjaga perairan Indonesia dari rongrongan kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Sementara KPK masih dipandang sebagai lembaga paling kredibel dalam pemberantasan korupsi.

Keberhasilan menempatkan kembali Pancasila sangat bergantung pada keteladanan para elite politik dalam menegakkan nilai-nilai anti korupsi, pro kemajemukan masyarakat, dan keteladanan perilaku. Ini sama artinya dengan lahirnya jiwa negarawan yang memahami tanda zaman membawa bangsa melewati masa-masa sulit.

Untuk menjembatani antara gagasan dan kenyataan dalam perilaku tersebut, lagi-lagi elite penyelenggara negara harus melakukan aksi-aksi yang menggambarkan pengamalan nilai Pancasila sebagaimana yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi bagian dari arus utama keteladanan tersebut. (Yuliana Rini DY/Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Juni 2015 dengan judul "Membumikan Gagasan Ideal Pancasila".