Latar Belakang Pansel KPK yang Beragam Dianggap Mewakili Kebutuhan KPK

Kompas.com - 21/05/2015, 12:42 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai, latar belakang anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo mewakili berbagai aspek pemberantasan korupsi yang mencakup semua bidang. Menurut dia, hal ini akan menjawab kebutuhan KPK.

"Lebih mewakili kebutuhan KPK ke depan. Ada latar belakang hukum pidana, ekonomi, ada menguasai sosiologi korupsi, ada juga pakar pencucian uang," ujar Adnan, saat dihubungi, Kamis (21/5/2015).

Adnan mengatakan, pandangan pemberantasan korupsi saat ini lebih kompleks. Oleh karena itu, ke depan, pimpinan KPK harus memiliki pengetahuan tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga bidang lainnya.

"Bisa dibilang timnya lebih komplet dari segi kebutuhan KPK dan netralitas sebagai anggota Pansel lebih terjamin," kata Adnan.

Ia tidak mempermasalahkan anggota Pansel KPK yang semuanya perempuan. Menurut dia, Jokowi kemungkinan ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

"Bukan masalah perempuan dan laki-laki karena kita harus dorong peran perempuan yang lebih besar dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan publik," kata Adnan.

Menurut Adnan, poin pentingnya adalah Pansel mampu mengakomodasi kebutuhan KPK untuk mencari pimpinan yang kredibel dan berintegritas.

"Kita beri waktu saja Pansel bekerja," lanjut dia.

Pada hari ini, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademis, semua anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter); Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara); Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM); Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen); Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang); Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan); Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi); Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Pansel KPK akan mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X