Kalla: Di Inggris Perempuan Jadi Ratu, Masa Abad Ke-21 Masih Ada Diskriminasi?

Kompas.com - 05/05/2015, 19:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Keraton Yogyakarta mulai memperhatikan kesetaraan jender dengan membuka kemungkinan bagi putri Sultan Hamengku Buwono X menjadi pemimpin kerajaan selanjutnya. Menurut Kalla, langkah ini patut diapresiasi.

"Ini kan kerajaan sudah mulai ada pengertian tentang (kesetaraan) jender, kan bagus. Di Inggris itu, perempuan jadi raja (ratu), masa abad ke-21 masih ada diskriminasi?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Ia pun mengatakan bahwa pemerintah pusat menghormati kebijakan Keraton yang menghapus gelar Kalifatullah yang sebelumnya melekat pada Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Perubahan gelar raja keraton ini dimaknai oleh akademisi sebagai langkah dalam membuka peluang bagi putri Sultan menjadi raja selanjutnya. Hal itu antara lain terlihat dari penghapusan gelar Kalifatullah yang bermakna wakil Allah dan merupakan sebutan pemimpin dalam Islam.

Selama ini, beberapa kerabat Keraton Yogyakarta berpendapat, gelar Kalifatullah menunjukkan bahwa raja harus dijabat oleh laki-laki. Sebab, hal itu dinilai sesuai dengan tradisi kepemimpinan dalam Islam.

Menurut seorang kerabat keraton yang minta tak disebut namanya, perubahan gelar ini merupakan sebagian isi dari sabda raja yang dikeluarkan Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. Selain menghapus gelar Kalifatullah, sabda raja tersebut mengubah gelar Raja Keraton Yogyakarta dari Sultan Hamengku Buwono menjadi Sultan Hamengku Bawono. Adapun frasa "kaping sedasa" dalam gelar Sultan HB X diubah menjadi "kaping sepuluh".

Sebelumnya, gelar lengkap Sultan HB X adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarto Hadiningrat.

Menantu Sultan HB X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat mengatakan, sabda raja yang dikeluarkan Sultan menyebabkan beberapa perubahan di Keraton Yogyakarta. Karena keraton terikat hubungan dengan pemerintah, perubahan itu perlu diberitahukan. Pemberitahuan akan dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri. Sabda ini juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, dan DPRD DIY.

KPH Purbodiningrat juga enggan membeberkan isi pemberitahuan tersebut. Namun, pemberitahuan itu diduga terkait dengan perubahan gelar Raja Keraton Yogyakarta. Gelar itu disebut secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga perubahan gelar idealnya diikuti revisi UU.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X