Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Utus Menteri Jelaskan Calon Kapolri ke DPR

Kompas.com - 01/04/2015, 11:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengutus dua orang menterinya menghadap pimpinan DPR RI untuk menjelaskan pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. DPR mempersoalkan pembatalan itu sehingga belum juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Badrodin Haiti.

"Setahu saya, yang sudah diputuskan hanya beberapa menteri akan bertemu dengan pimpinan DPR dulu, lalu dari hasil pertemuan itu akan dilaporkan ke Presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2015).

Andi tidak mau berpolemik soal keharusan presiden langsung yang menjelaskannya kepada pimpinan DPR. Dia meminta semua pihak menunggu hasil pertemuan menteri yang diutus menemui pimpinan DPR. Dua menteri yang diutus presiden yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Pagi ini Tedjo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang menemui pimpinan DPR untuk keperluan tersebut. (Baca Mendagri dan Menko Polhukam Temui Pimpinan DPR)

"Nanti ditanyakan hasil komunikasinya dengan Menkopolhukam dan Menkumham," ujar Andi.

Hingga kini DPR belum menentukan waktu pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin selaku calon tunggal kapolri. DPR masih mempermasalahkan soal surat Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru kapolri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, surat yang diberikan Presiden tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi menjadi pemimpin Korps Bhayangkara.

"Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang. Ini (Badrodin) kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fadli mengaku akan membawa surat itu ke dalam rapat Badan Musyawarah. Dari Bamus, akan diputuskan secara resmi pengembalian surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat penjelasan lebih rinci.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Nasional
Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com