KPK: Yang Berwenang Beri Sanksi ke Pegawai Itu Pimpinan, Bukan Menteri Yuddy

Kompas.com - 03/03/2015, 15:54 WIB
Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan unjuk rasa di lobi gedung KPK, Selasa (3/3/2015). Mereka mempertanyakan keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan penanganan kasus yang melibatkan Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPara pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan unjuk rasa di lobi gedung KPK, Selasa (3/3/2015). Mereka mempertanyakan keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan penanganan kasus yang melibatkan Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengatakan, tidak ada yang berwenang memberikan sanksi kepada pegawai KPK selain para pimpinan KPK sendiri. Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang mengancam sanksi bagi pegawai KPK yang membangkang terhadap Pimpinan KPK. (Baca: Menteri Yuddy: Pegawai KPK Tidak Boleh Membangkang)

"Yang berwenang atasan kami, ya pimpinan KPK, bukan Menteri PAN dan RB," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Meskipun pegawai KPK merupakan wilayah penanganan Kementerian PAN dan RB, Priharsa mengatakan, KPK memiliki peraturan kepegawaian sendiri sehingga keputusan untuk memberi sanksi kepada karyawan merupakan kewenangan pimpinan KPK. (Baca: Pegawai KPK: Kami Membangkang karena Kebenaran Diinjak-injak)

"Di undang-undang disebutkan keputusan tertinggi ada di tangan KPK. Ya mungkin Pak Yuddy bilang ke pimpinan KPK," kata Priharsa.

Sebelumnya, Yuddy menyayangkan sikap para pegawai KPK yang tidak sejalan dengan kebijakan pimpinannya. Menurut Yuddy, para pegawai KPK seharusnya menjalankan keputusan pimpinannya.

"Seharusnya tidak boleh tolak-menolak. Harus ikuti prosedur institusi. Mereka tidak boleh membangkang!" ujar Yuddy.

Hal itu disampaikan Yuddy menyikapi aksi ratusan pegawai KPK yang melakukan protes terhadap keputusan pimpinan yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Aksi tersebut dilakukan di halaman Gedung KPK, pagi tadi. Dalam aksi itu, para pegawai KPK mengkritik sikap pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada kejaksaan. Mereka menyebut adanya barter, KPK mati suri, adanya pihak yang penakut, dan kritik lainnya. Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Nasional
Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Nasional
Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.