Kompas.com - 18/02/2015, 11:22 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wali Kota London Boris Johnson bersiap bersepeda saat car free day, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/11/2014). Pada acara ini Jokowi juga menyaksikan penyerahan sepeda secara simbolik dari Pemerintah Kota London kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo bersama Wali Kota London Boris Johnson bersiap bersepeda saat car free day, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/11/2014). Pada acara ini Jokowi juga menyaksikan penyerahan sepeda secara simbolik dari Pemerintah Kota London kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Presiden Joko Widodo mengedepankan konstitusi dan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kekisruhan yang terjadi antara Polri dan KPK.

"Seorang pemimpin bangsa dituntut mengambil sikap bijak dan tepat pada saat kritis dengan mengedepankan konstitusi dan UU dan tetap mendengar suara rakyat," kata Didik melalui pesan singkat, Rabu (18/2/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, persoalan yang dihadapi Presiden saat ini dalam konteks Polri dan KPK sudah melibatkan kebijakan yang berbasis hukum, politik, dan nuansa kebatinan publik dengan segala dinamikanya.

Didik menilai, apabila Presiden mau mengambil sikap tegas, semua jalan sudah tersedia, baik secara hukum maupun politis. Menurut dia, posisi hukum terdapat Undang-Undang Kepolisian dan UU KPK yang bisa menjadi landasan bagi Presiden untuk mengambil keputusan. (Baca: Abdee Minta Jokowi Buktikan Janji Kampanye Dukung Pemberantasan Korupsi)

"Secara politis, Presiden mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengambil sikap cepat atas nama penegakan hukum dan kepentingan. DPR RI juga sudah memberikan sikap kelembagaan melalui persetujuannya," ujar Didik.

Dia menilai, saat ini Presiden dituntut segera menentukan sikap kenegarawanannya karena selama ini Jokowi dikenal taktis dalam mengambil setiap sikap dan kebijakan. Namun, terkait kekisruhan Polri dan KPK, kata dia, Presiden cenderung lambat dan melakukan pembiaran.

"Apabila terus berlarut, akan timbul persoalan baru dalam kenegaraan yang lebih rumit dan menimbulkan ketidakpastian khusus dalam proses penegakan hukum dan perwujudan pemerintahan yang bebas korupsi," katanya. (Baca: "Jokowi Kok Kelihatan Santai-santai Saja, Terkesan Pembiaran")

Menurut dia, pengambilan keputusan yang berlarut-larut, apalagi melakukan pembiaran, bisa menimbulkan kekacauan hukum, politik, dan sosial karena tidak ada kepastian. Hal itu akan berimbas juga pada konteks stabilitas ekonomi sehingga apabila itu terjadi, rakyat yang akan menanggung deritanya.

"Rakyat sudah cukup susah sebagai imbas dari kenaikan harga BBM, elpiji, kenaikan TDL, termasuk yang paling mengecewakan rakyat adalah penghapusan program prorakyat di era pemerintahan SBY," ujarnya.

Kepolisian sudah menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.

Sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.