Kompas.com - 18/02/2015, 00:40 WIB
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan informasi yang cukup soal kondisi terkini di mana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu per satu menjadi tersangka dan kini ancaman serupa ditujukan kepada para penyidiknya. Karena kondisi itulah, presiden disebutkan belum mengambil keputusan karena harus berhati-hati.

"(Presiden) Sangat sadar, karena itu kehati-hatiannya tetap dimunculkan oleh Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (17/2/2015).

Andi pun menyadari bahwa Presiden telah berjanji akan bersikap usai praperadilan Budi Gunawan dan pengesahan APBN-P. Namun, atas hal itu, Andi pun tak bisa berkomentar banyak. Dia hanya kembali membuat pernyataan yang sama bahwa kini presiden sedang melakukan kalkulasinya sendiri.

"Tentunya pasti ada hal lain yang dipertimbangkan oleh Presiden. Ditunggu saja kapan Presiden akan mengambil keputusan," ucap Andi.

Andi mengaku tidak tahu menahu lagi soal sikap yang akan diambil Presiden Jokowi terkait status Komjen Budi Gunawan. Pasalnya, Andi kini lebih sering berkutat dengan isu-isu lain di luar isu Budi Gunawan seperti persiapan Konferensi Asia Afrika dan Badan Ekonomi Kreatif. Sehingga, semua pertanyaan menyangkut mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pun dilimpahkan Andi kepada presiden.

Apabila Presiden tak bisa menjawab, Andi menuturkan dirinya pun lebih tidak tahu. "Yang jelas kami di staf ya siap apapun diputuskan Presiden kapan saja," ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum juga menentukan sikap hingga Selasa (17/2/2015) malam ini. Sebelumnya, presiden berjanji akan membuat keputusan setelah hasil gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan keluar. Namun, setelah hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan itu dan menyatakan penetapan tersangka mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak sah, belum ada satu pun kata yang terlontar dari Jokowi.

Aksi konkret Jokowi kini masih ditunggu. Pasalnya, di saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK menjadi tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Nasional
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

Nasional
Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Nasional
Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Nasional
Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Nasional
Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Nasional
Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.