Kompas.com - 18/02/2015, 00:40 WIB
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan informasi yang cukup soal kondisi terkini di mana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu per satu menjadi tersangka dan kini ancaman serupa ditujukan kepada para penyidiknya. Karena kondisi itulah, presiden disebutkan belum mengambil keputusan karena harus berhati-hati.

"(Presiden) Sangat sadar, karena itu kehati-hatiannya tetap dimunculkan oleh Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (17/2/2015).

Andi pun menyadari bahwa Presiden telah berjanji akan bersikap usai praperadilan Budi Gunawan dan pengesahan APBN-P. Namun, atas hal itu, Andi pun tak bisa berkomentar banyak. Dia hanya kembali membuat pernyataan yang sama bahwa kini presiden sedang melakukan kalkulasinya sendiri.

"Tentunya pasti ada hal lain yang dipertimbangkan oleh Presiden. Ditunggu saja kapan Presiden akan mengambil keputusan," ucap Andi.

Andi mengaku tidak tahu menahu lagi soal sikap yang akan diambil Presiden Jokowi terkait status Komjen Budi Gunawan. Pasalnya, Andi kini lebih sering berkutat dengan isu-isu lain di luar isu Budi Gunawan seperti persiapan Konferensi Asia Afrika dan Badan Ekonomi Kreatif. Sehingga, semua pertanyaan menyangkut mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pun dilimpahkan Andi kepada presiden.

Apabila Presiden tak bisa menjawab, Andi menuturkan dirinya pun lebih tidak tahu. "Yang jelas kami di staf ya siap apapun diputuskan Presiden kapan saja," ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum juga menentukan sikap hingga Selasa (17/2/2015) malam ini. Sebelumnya, presiden berjanji akan membuat keputusan setelah hasil gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan keluar. Namun, setelah hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan itu dan menyatakan penetapan tersangka mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak sah, belum ada satu pun kata yang terlontar dari Jokowi.

Aksi konkret Jokowi kini masih ditunggu. Pasalnya, di saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK menjadi tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Nasional
Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Nasional
Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Nasional
KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.