Kompas.com - 18/02/2015, 09:40 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang lambat menyikapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Padahal, masa depan KPK sudah terancam.

"Jokowi kok kelihatan santai-santai saja, terkesan pembiaran," kata Didi ketika dihubungi, Rabu (18/2/2015).

Didi mengatakan, Jokowi harus segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kisruh ini. Polemik pergantian kepala Polri harus segera diselesaikan. Masalah ini muncul setelah Presiden menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

Ia mengatakan, Presiden sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak sehingga tinggal diputuskan. Didi mendukung rekomendasi Tim Independen bentukan Jokowi. Ia tidak meragukan kredibilitas orang-orang yang mengisi tim tersebut.

Menurut dia, Jokowi tidak perlu melantik Budi Gunawan. Ia berharap agar Budi mengambil sikap untuk mengundurkan diri sebagai calon kepala Polri. (Baca: Ini Rekomendasi Lengkap Tim Independen Terkait Polemik KPK-Polri dan Budi Gunawan)

Didi lalu menyinggung sikap mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri terkait kasus korupsi proyek simulator SIM. Saat itu, SBY mengambil keputusan agar kasus tersebut ditangani KPK.

"SBY tidak berpihak ke mana-mana, tetapi sebagai penengah yang tidak permalukan kedua-duanya. Kalau sekarang, KPK tidak berdaya. Sudah terlalu lama (Jokowi) bersikap normatif," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi berharap agar Presiden bisa membaca situasi. Jokowi harus punya kepekaan terhadap masalah di antara kedua institusi ini. Jika tidak, maka KPK akan lumpuh. (Baca: Syafii Maarif: KPK Sedang Menggali "Kuburan" Masa Depan)

"SBY kerap kali beda pendapat dengan orang-orang sekitar, tetapi keputusan tetap ada di tangan dia," ujar Didi.

Kepolisian sudah menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sementara Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.