Jokowi: Persoalan KPK-Polri Tidak Sederhana

Kompas.com - 11/02/2015, 14:41 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku. WARTA KOTA/ALEX SUBANPresiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku.
EditorSandro Gatra


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan persoalan yang sederhana sehingga membutuhkan waktu untuk menguraikannya.

"Mungkin banyak yang belum tahu bertumpuknya masalah yang harus dihadapi. Masalah itu bertumpuk bukan hanya yang berkaitan dengan politik dan hukum. Ini harus kami urai dan butuh waktu," kata Presiden saat memberikan pidato dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu (11/2/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, jika persoalan yang terkait dengan Polri dan KPK sederhana, maka hal itu kemungkinan dapat diselesaikan dengan cepat. "Kalau (penyebabnya) hanya satu masalah, mungkin bisa (cepat)," kata dia,

Menurut dia, persoalan itu tidak sebanding seperti dalam persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Dia dapat memutuskan secara cepat sebab pilihannya sudah jelas, yakni untuk dialihkan pada sektor produktif.


Saat ditanya wartawan mengenai target penyelesaian konflik Polri dengan KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab akan segera terselesaikan.

"Segera, segera," kata Presiden, singkat.

Presiden sudah bertemu dengan berbagai pihak untuk membahas kisruh antara KPK dan Polri, yang timbul pascalangkahnya dalam mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Presiden sempat menegaskan akan mengambil keputusan pada pekan ini. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat menyebut persoalan antara KPK dan Polri tidak sangat rumit dan solusinya sudah tersedia. Ia yakin, Presiden Jokowi bisa mengatasinya. (Baca: Banyak yang Meminta, SBY Tak Mau Bertemu Jokowi Bahas KPK-Polri)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X