Kompas.com - 11/02/2015, 14:41 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku. WARTA KOTA/ALEX SUBANPresiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku.
EditorSandro Gatra


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan persoalan yang sederhana sehingga membutuhkan waktu untuk menguraikannya.

"Mungkin banyak yang belum tahu bertumpuknya masalah yang harus dihadapi. Masalah itu bertumpuk bukan hanya yang berkaitan dengan politik dan hukum. Ini harus kami urai dan butuh waktu," kata Presiden saat memberikan pidato dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu (11/2/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, jika persoalan yang terkait dengan Polri dan KPK sederhana, maka hal itu kemungkinan dapat diselesaikan dengan cepat. "Kalau (penyebabnya) hanya satu masalah, mungkin bisa (cepat)," kata dia,

Menurut dia, persoalan itu tidak sebanding seperti dalam persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Dia dapat memutuskan secara cepat sebab pilihannya sudah jelas, yakni untuk dialihkan pada sektor produktif.

Saat ditanya wartawan mengenai target penyelesaian konflik Polri dengan KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab akan segera terselesaikan.

"Segera, segera," kata Presiden, singkat.

Presiden sudah bertemu dengan berbagai pihak untuk membahas kisruh antara KPK dan Polri, yang timbul pascalangkahnya dalam mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden sempat menegaskan akan mengambil keputusan pada pekan ini. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat menyebut persoalan antara KPK dan Polri tidak sangat rumit dan solusinya sudah tersedia. Ia yakin, Presiden Jokowi bisa mengatasinya. (Baca: Banyak yang Meminta, SBY Tak Mau Bertemu Jokowi Bahas KPK-Polri)



Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Nasional
Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

Nasional
UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

Nasional
UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Nasional
Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.