Basis Data Warga Miskin Lemah

Hardono mengatakan, ada dua warga miskin di Dusun Tegalombo yang tak terdata sebagai penerima dana PSKS karena tinggal dalam gubuk di jalan setapak yang sempit dan susah dilalui kendaraan.

Di Dusun Candi Tengah, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, data penerima PSKS pun dipertanyakan karena berbeda dengan data penerima beras untuk keluarga miskin (raskin). Data penerima raskin terdata sembilan orang, sedangkan pada data penerima dana PSKS hanya tujuh orang.

Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, kesalahan data diduga terjadi karena petugas pendataan tidak memperbarui data warga miskin.

"Sebagian dari mereka yang terdata sebagai penerima dana PSKS saat ini berasal dari keluarga mampu, memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit," ujar Kepala Desa Bojong Widodo.

Dengan kondisi tersebut, dia pun meminta warga penerima dana PSKS untuk bersikap bijak, dengan membagi dana yang diterimanya untuk kemudian dibagi kepada warga miskin lain.

Di Desa Bojong terdapat 297 warga yang terdata sebagai penerima dana PSKS. Padahal, jika data tersebut diperbarui, jumlah warga miskin yang layak menerima dana PSKS mencapai 400 keluarga.

Sementara itu, sejumlah warga Pulau Pari di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, mengeluhkan pemotongan dana PSKS. Pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan untuk menghindari kecemburuan warga akibat data yang tak akurat.

Warga sekaligus Ketua Forum Pemuda Wisata Pesisir Pulau Pari, Fatoni (43) mengatakan, warga seharusnya mendapatkan jatah dana PSKS dua bulan sebesar Rp 400.000. Namun, mereka hanya menerima Rp 300.000.

"Dana dipotong Rp 100.000 untuk dikumpulkan dan dibagi ke warga lain yang tak terdata," ujarnya.

Menurut Fatoni, sebagian warga terpaksa merelakan pemotongan itu. Namun, mereka minta pemerintah memperbaiki data acuan. Sebab, ada warga yang secara ekonomi relatif mapan mendapatkan bantuan dana. Sebaliknya, sejumlah keluarga yang tak mampu justru tidak terdata.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin mengatakan, pemotongan dilakukan berdasarkan kesepakatan warga, kelurahan, dan lembaga masyarakat kelurahan karena data acuan kurang akurat. Pemerataan ditempuh untuk menghindari konflik antarwarga. Namun, pihaknya tidak melarang juga tidak menganjurkan pemotongan dan pemerataan dana bantuan tersebut.

Senada dengan warga, Asep berharap Badan Pusat Statistik memperbaiki dan memutakhirkan data acuan penerima sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Selama ini masalah timbul karena data tidak akurat. Asep meminta pemutakhiran setidaknya melibatkan aparat di tingkat kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga.

”Saya minta kepada warga untuk tidak ikut memanipulasi data, dengan berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Seharusnya tak ada pemotongan dan pemerataan bantuan seperti itu,” kata Asep. (EGI/LAS/HRS/MKN)