Asimilasi Mantan Wali Kota Bekasi Dicabut karena Ketahuan Keluar Lapas

Kompas.com - 30/10/2014, 23:02 WIB
Mochtar Mohammad, saat masih menjabat Wali Kota Bekasi, keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/4/2011).  KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Mochtar Mohammad, saat masih menjabat Wali Kota Bekasi, keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/4/2011).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ibnu Chuldun mengatakan, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad berpotensi melanggar aturan karena ketahuan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mochtar merupakan terpidana kasus suap anggota DPRD Bekasi agar mengesahkan APBD tahun 2010.

Mochtar disebut meninggalkan Lapas Sukamiskin, Bandung, untuk mencari pupuk kompos yang diperlukannya untuk kegiatan asimilasinya hingga ke Jakarta, Senin (27/10/2014). Padahal, kata Ibnu, kegiatan berupa kerja sosial tersebut hanya boleh dilakukan di lingkungan lapas.

"Seharusnya yang bersangkutan asimilasinya di situ (rumah tahanan). Tidak boleh keluar dari situ," ujar Ibnu, saat dihubungi, Kamis (30/10/2014) malam.

Di Jakarta, Mochtar diketahui sempat bertemu dengan mantan kuasa hukumnya Sirra Prayuna, di kawasan Ampera Raya. Atas perbuatannya, Mochtar pun kehilangan hak asimilasinya sehingga tidak diperbolehkan keluar lapas untuk menjalani pembinaan.

Kerja sosial yang dilakukan Mochtar yaitu pengembangan pupuk kompos di halaman pertanian di luar tembok lembaga pemasyarakatan.

Menurut Ibnu, Mochtar bisa bepergian ke luar lapas hingga ke Jakarta akibat lemahnya pengawasan. Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa Mochtar difasilitasi ke luar kota dengan penjagaan dari pihak lapas.

"Kami dari kanwil sudah membentuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat. Tim saat ini sedang bekerja," kata Ibnu.

Ibnu mengatakan, tim khusus tersebut juga akan memeriksa petugas lapas yang turut mendampingi Mochtar ke Jakarta. Namun, Ibnu belum dapat mengemukakan sanksi apa yang akan diterima petugas lapas yang terbukti melanggar aturan.

Sebelumnya, Sirra mengaku dihubungi Mochtar untuk bertemu di kawasan Ampera Raya, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mochtar yang dikawal oleh petugas lapas mengaku sedang mencari pupuk kompos. Tak hanya itu, kata Sirra, Mochtar juga mengeluhkan permohonan pembebasan bersyaratnya yang tak kunjung disetujui oleh Ditjen Pemasyarakatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X