Kabinet dan Janji Jokowi

Saat ini, lanjut Siti, yang harus dilakukan Jokowi adalah memastikan calon menteri yang akan masuk dalam kabinetnya adalah orang-orang yang tepat dan kompeten di bidangnya. Dia harus memastikan kepada masyarakat bahwa pilihan menterinya sesuai dengan harapan rakyat.

"Orang yang didudukkan harus betul-betul bukan orang yang kontroversial," katanya.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menyebutkan, sebenarnya publik berharap tidak banyak orang partai (di kabinet).

"Harapan ini bisa dimaklumi karena sekarang ketidak-percayaan masyarakat terhadap parpol sangat tinggi. Tiga menteri yang korupsi dari parpol semua," ucap dia.

Satu-satunya cara agar hal serupa tidak terulang adalah dengan mencari menteri yang benar-benar berintegritas serta profesional di bidangnya. Dia percaya, masih banyak kader parpol yang juga profesional dan ahli dalam berbagai bidang.

"Sepanjang kriteria profesionalitas dan integritas itu dipenuhi Jokowi, saya rasa tidak masalah," ujarnya.

Bukan bagi-bagi kursi

Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, postur kabinet yang telah disampaikan Jokowi-JK itu merupakan sebuah wujud kompromi politik yang dilakukan tanpa mengubah gagasan awal terkait kabinet profesional.

"Jokowi sudah berulang kali menginginkan kabinet profesional. Tapi politik adalah seni berkompromi," katanya.

Ia menambahkan bahwa dengan postur kabinet seperti itu, pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai menemui benturan-benturan politik yang harus diselesaikan dengan cara berkompromi.

"Misalkan ada aturan menteri tidak boleh ketua umum parpol, bisa saja nanti diganti menjadi ketua pembina. Nah, kompromi-kompromi seperti itu yang bisa terus berlanjut," kata Ardian.

Jokowi merasa perlu memberikan klarifikasi bahwa pemberian jatah 16 kursi menteri untuk parpol pendukungnya bukanlah praktik bagi-bagi kursi kekuasaan atau sebagai bentuk kompromi.

Dia menyebutkan, praktik yang dinamakan transaksional bagi-bagi kursi menteri dilakukan sebelum pemilihan presiden dimulai, sedangkan ia baru mengkalkulasikan 16 kursi menteri untuk parpol dan 18 kursi untuk profesional nonpartai, setelah menang pemilihan presiden.

Jokowi merasa perlu merangkul kekuatan parpol di parlemen terutama yang mendukungnya pada Pilpres 2014, agar program-program prioritasnya dapat berjalan. Dia juga memastikan tidak ada pihak yang bisa mengintevensi ketika memilih menteri dari parpol.

Menurut Jokowi, banyaknya porsi untuk profesional karena dia ingin membentuk kabinet yang kuat. Walaupun berasal dari partai, Jokowi tetap ingin sosok yang profesional. Jokowi memastikan setidaknya Menteri Keuangan, Energi, BUMN dan Pertanian akan diisi oleh profesional non-parpol.