JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar sepakat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) digelar pada 2015 atau sesuai rekomendasi munas 2009. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan pimpinan DPD I Golkar dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2014).
Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir sekitar 30 Ketua DPD I Partai Golkar. Kesepakatan diambil tanpa ada perdebatan yang sengit.
"Kita sepakat munas digelar tahun depan (2015)," kata Sudikerta, seusai pertemuan tersebut.
Selain sepakat soal penyelenggaraan munas pada 2015, seluruh pimpinan DPD I Partai Golkar juga sepakat tentang posisi partai untuk berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Golkar memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang.
"Kita tetap setia di koalisi Merah Putih," ujarnya.
Internal Golkar masih bergejolak menyikapi rencana Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Menurut kubu Aburizal, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII pada 2009.
Namun, kubu penentang mendesak munas harus digelar Oktober 2014. Harapannya, bisa mengubah arah koalisi Golkar setelah gagalnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres lalu. Dalam hal ini, posisi DPD I sangat menentukan karena memiliki suara dalam munas tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.