Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Aburizal, DPD I Sepakat Golkar Jadi Oposisi

Kompas.com - 25/08/2014, 14:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar sepakat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) digelar pada 2015 atau sesuai rekomendasi munas 2009. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan pimpinan DPD I Golkar dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2014).

Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir sekitar 30 Ketua DPD I Partai Golkar. Kesepakatan diambil tanpa ada perdebatan yang sengit.

"Kita sepakat munas digelar tahun depan (2015)," kata Sudikerta, seusai pertemuan tersebut.

Selain sepakat soal penyelenggaraan munas pada 2015, seluruh pimpinan DPD I Partai Golkar juga sepakat tentang posisi partai untuk berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Golkar memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang.

"Kita tetap setia di koalisi Merah Putih," ujarnya.

Internal Golkar masih bergejolak menyikapi rencana Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Menurut kubu Aburizal, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII pada 2009.

Namun, kubu penentang mendesak munas harus digelar Oktober 2014. Harapannya, bisa mengubah arah koalisi Golkar setelah gagalnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres lalu. Dalam hal ini, posisi DPD I sangat menentukan karena memiliki suara dalam munas tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com