Ikrar: Memangnya Enggak Boleh Saya Tonton Acara KPU?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mempertanyakan alasan Badan Pengawasan Pemilu memanggilnya karena menghadiri acara di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Minggu (1/6/2014). Menurut Ikrar, ia hanya ingin melihat secara langsung bagaimana situasi saat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden mengambil nomor urut.

"Saya kan cuma pengin tahu, gimana sih situasi pengambilan nomor. Sebagai pengamat politik, memangnya enggak boleh saya tonton acara semacam itu di KPU?" ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/6/2014).

Ikrar mengatakan, dia menghadiri acara tersebut karena diundang oleh teman-temannya di tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Saat itu juga Ikrar mengaku dipinjami kartu akses masuk ruang rapat KPU.

Ikrar menampik jika kehadirannya dianggap sebagai bentuk dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Ia berusaha menjaga independensinya meskipun sering kali melontarkan kritik tajam kepada salah satu pasangan.

"Masalah tempat duduk, sekarang gimana kalau tempat duduknya cuma dibagi dua, pasangan capres satu dan dua. Enggak ada kursi untuk undangan, terus gimana?" kata Ikrar.

Selain memanggil Ikrar, Bawaslu juga memanggil anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, karena ikut dalam tim rombongan pasangan calon presiden dan wakil presiden saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU. Keduanya diduga terlibat dalam aktivitas pemilu. Saat pengambilan nomor urut itu, Ali Masykur berada dalam rombongan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, Ikrar berada dalam rombongan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Bawaslu, Nasrullah, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden mengatur bahwa anggota BPK dan pegawai negeri sipil dilarang ikut dalam kegiatan kampanye.