Pada 2014, DPR menargetkan menyelesaikan 66 RUU prioritas. Namun, hingga saat ini baru menyelesaikan satu, RUU tentang Perdagangan.
BAKN DPR mengakui
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Eva Kusuma Sundari, mengakui kinerja DPR tidak begitu berkorelasi dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melihat ada inefisiensi anggaran, khususnya dalam bidang legislasi.
Dalam menyusun draf RUU, Badan Legislasi (Baleg) tidak hanya mengundang para ahli dan pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan, tetapi juga melakukan kunjungan kerja ke daerah- daerah, bahkan studi banding ke luar negeri.
Hal itu pulalah yang dilakukan panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) di komisi-komisi saat melakukan pembahasan tingkat satu bersama pemerintah. ”Jadi, ada dobel anggaran,” katanya.
Inefisiensi waktu juga terjadi. Waktu yang dibutuhkan Baleg untuk membuat draf RUU dan naskah akademik sering kali sama lamanya dengan pembahasan tingkat satu di tingkat pansus atau panja.
Kondisi itulah yang ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya produktivitas DPR, terutama dalam melakukan fungsi legislasi. (NTA)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.