Malik: Pantau Juga Absen di Rapat Komisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpublikasinya data-data anggota DPR yang kerap mangkir rapat paripurna membuat kinerja wakil rakyat mendapat sorotan. Kosongnya ruangan persidangan saat rapat berlangsung menjadi penguat data itu. Namun, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Malik Haramain, mengatakan, menyoroti kinerja anggota Dewan tak bisa hanya dilihat dari keaktifannya menghadiri rapat paripurna.

"Memperbaiki kinerja dan kedisiplinan anggota Dewan hanya dari absen di sidang paripurna tidak cukup. Absen tidak hanya di sidang paripurna, tapi juga di rapat-rapat komisi," kata Malik saat mengisi diskusi "Sanksi bagi Para Pembolos", di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

Malik, dalam daftar Biro Persidangan, tercatat empat kali tak hadir tanpa keterangan. Ia menjelaskan, ketidakhadirannya bukan karena membolos, tetapi karena tengah bertugas di daerah pemilihan.

"Sekali saya tidak masuk karena masih di daerah pemilihan. Sekali tidak terklarifikasi. Sekali karena tengah bertugas di Lampung, sampai DPR sudah siang, saat ikut paripurna sudah tidak ada petugas. Jadi tidak absen," katanya.

Kinerja di komisi ataupun badan-badan kelengkapan Dewan lainnya, dinilai Malik, lebih adil jika ingin mengukur kinerja anggota Dewan. "Kalau mau benahi secara keseluruhan, yang pantau semuanya. Agak setengah-setengah kalau mau meningkatkan produktivitas melalui absen di paripurna," ujar Malik, yang duduk di Komisi II DPR.

Atas ketidakdisiplinan anggota, fraksi juga dinilai paling bertanggung jawab untuk mendorong kinerja dan produktivitas anggota fraksinya.

Ke depannya, Malik mengusulkan ada badan khusus yang diberikan tugas untuk melaporkan kinerja anggota Dewan. Perubahan mekanisme absensi dengan menggunakan pemindai sidik jari, menurutnya, tidak akan memberi kontribusi besar dalam memantau kedisiplinan anggota Dewan.