Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Capreskan Jokowi, PDI-P Akan Kalah dari Golkar

Kompas.com - 09/01/2014, 18:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko "Jokowi" Widodo memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah tingkat elektabilitas partainya. Jika tidak mencalonkan Jokowi sebagai presiden, suara PDI-P akan turun drastis. PDI-P diperkirakan akan dikalahkan pesaing terbesarnya, Partai Golongan Karya (Golkar).

Hal tersebut terlihat dari hasil survei Indo Barometer yang dirilis di Jakarta, Kamis (9/1/2014). "Kita ingin mengetahui, bagaimana elektabilitas Jokowi ini bisa mempengaruhi elektabilitas partainya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat merilis hasil surveinya.

Survei menunjukkan, jika mencalonkan Jokowi, PDI-P akan mendapatkan suara 35,8 persen, jauh meninggalkan Golkar di urutan kedua dengan suara 15,8 persen. Di urutan ketiga dan keempat, ada Partai Gerindra dengan 7,9 persen dan Partai Demokrat dengan 4,6 persen. Sisanya adalah PKB (3,8 persen), PAN (2,5 persen), Hanura (2,5 persen), PPP (1,7 persen), Nasdem (1,3 persen), PKS (1,3 persen), PKPI (0,8 persen), suara tidak sah (2,1 persen), dan tidak menandai surat suara (20,0) persen.

"Namun, saat PDI-P tidak mencalonkan Jokowi, perolehan suaranya turun dengan drastis, bahkan di bawah Golkar," lanjut Kodari.

Jika hal itu terjadi, Golkar berada di urutan pertama dengan memperoleh 20,8 persen suara. Di bawahnya, PDI-P bertengger dengan suara 19,6 persen. PKB naik ke posisi ketiga dengan perolehan suara yang juga meningkat, yakni 9,6 persen. Di urutan keempat dan kelima, ada Gerindra dengan 7,5 persen dan Demokrat dengan 5,8 persen.

Sisanya, ada Hanura (3,3 persen), PAN (2,9 persen), Nasdem (1,7 persen), PPP (1,7 persen), PKS (1,3 persen), PBB (0,4 persen), suara tidak sah (0,8 persen), dan tidak menandai surat suara (24,6) persen.

Qodari mengatakan, pengaruh Jokowi yang begitu besar ini merupakan fenomena yang cukup unik mengingat ia hanyalah kader biasa. "Kalau dulu PDI-P bisa menang karena sosok Megawati dan Demokrat bisa menang karena sosok SBY, wajar karena mereka petinggi partai," jelasnya.

Qodari menjelaskan, waktu pengumpulan data survei 4-5 desember 2013. Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin error sebesar ± 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia, yakni berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com