Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Dipo Tanggapi "Kultwit" TrioMacan Dipertanyakan

Kompas.com - 30/12/2013, 14:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan alasan pemerintah merespons kicauan akun anonim, TrioMacan2000, di media sosial Twitter. Menurut Fahri, akun anonim itu adalah bisnis ilegal sehingga tak perlu pihak Istana menggubrisnya.

"TrioMacan adalah bisnis ilegal. Hubungan Dipo dengan bisnis ilegal itu mirip juga berhubungan dengan bisnis ilegal lainnya, termasuk narkoba," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2013).

Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah justru mempertanyakan legalitas kicauan TrioMacan2000 yang dicurigai merupakan salah satu praktik bisnis. Menurut anggota Komisi III DPR ini, sesuatu yang anonim di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diakui atau ilegal.

"Atas dasar apa Istana dipakai untuk deal dengan itu? Kalau tiba-tiba diakui oleh Istana, maka pertemuan itu juga ilegal," kata Fahri.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam bertemu dengan kuasa hukum TrioMacan2000 pada Senin pagi. Pertemuan ini berawal dari debat antara Dipo dan TrioMacan dalam media sosial Twitter kemarin.

TrioMacan2000 awalnya melakukan kultwit tentang dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan. Di sana, akun Twitter TrioMacan2000 menuduh Dahlan telah melakukan berbagai korupsi, mulai dari kasus dana bencana Nusa Tenggara Timur dan Aceh, kasus korupsi di PLN, dan kasus korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.

TrioMacan2000 menuliskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah tahu, tetapi berusaha melindungi Dahlan. Atas tuduhan-tudahan TrioMacan2000, Dipo pun bereaksi dan meminta agar TrioMacan2000 menyerahkan bukti-bukti tuduhannya.

Melalui akun Twitter, Dipo menantang admin akun anonim ini bertemu dengannya sambil membawa bukti ke kantor Setkab. Namun, admin TrioMacan2000 batal hadir dan mengutus empat orang kuasa hukumnya.

Para kuasa hukum ini lalu membawa bukti seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 tentang inefisiensi PLN dan berkas pemeriksaan Kejaksaan Jawa Timur tentang penggelapan dana bencana alam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo Divonis 5 Tahun Penjara

Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Tinjau Pemberian 300 Pompa Sawah Tadah Hujan di Bone Sulsel

Jokowi Tinjau Pemberian 300 Pompa Sawah Tadah Hujan di Bone Sulsel

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Kasus Kekerasan Seksual di KPU, 2 Libatkan Hasyim

Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Kasus Kekerasan Seksual di KPU, 2 Libatkan Hasyim

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU yang Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU yang Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Nasional
Usai Hasyim Dipecat, KPU ingin Fokus Selesaikan Persoalan MK dan Persiapan Pilkada

Usai Hasyim Dipecat, KPU ingin Fokus Selesaikan Persoalan MK dan Persiapan Pilkada

Nasional
KY Ungkap Alasan Ikut Pantau Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Ungkap Alasan Ikut Pantau Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sandiaga Masuk Bursa Cagub Jabar, PDI-P Masih Jaring Aspirasi Publik

Sandiaga Masuk Bursa Cagub Jabar, PDI-P Masih Jaring Aspirasi Publik

Nasional
Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Nasional
KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Nasional
Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Nasional
Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Nasional
Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Nasional
Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com