Setelah Diperiksa KPK 7,5 jam, Atut Irit Komentar

Kompas.com - 19/11/2013, 17:59 WIB
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/11/2013). Atut dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2010-2012. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/11/2013). Atut dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2010-2012.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah diperiksa selama sekitar 7,5 jam, Selasa (19/11/2013), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akhirnya keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 17.00. Saat keluar, Atut yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten ini enggan berkomentar.

"Saya diperiksa atau dimintai keterangan terkait pengadaan sarana dan prasarana di Pemprov Banten," kata Atut singkat.

Atut yang mengenakan jilbab hitam dan batik coklat itu juga tidak berkomentar banyak tentang materi pemeriksaan. Ia juga tidak menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan kesiapannya menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Terima kasih ya. Permisi ya," kilahnya seraya masuk ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B 22 AAH.

Seperti diketahui, KPK sudah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait penyelidikan kasus. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan Banten Jaja Budi; pegawai Dinkes Banten, yakni Ferga Andriana, Indra, dan Ridwan Arif; serta dua pihak swasta dari Serang, yakni Lukman dan Dodo Mulyadi. Tim penyelidik KPK juga telah mendatangi Dinas Kesehatan Banten yang berlokasi di Serang untuk mencari bahan dan keterangan terkait proyek alkes.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, penyelidikan proyek alkes Banten ini berbeda dengan penyelidikan proyek alkes di Tangerang Selatan. Meski demikian, dua proyek ini diduga berkaitan dengan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alkes Tangsel dan dugaan suap Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X