Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Amerika Mungkin Sadap Informasi soal Pemilu

Kompas.com - 09/11/2013, 14:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darmaputra, menduga informasi yang disadap intelijen Amerika Serikat dari Indonesia adalah yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 serta posisi Indonesia terhadap sengketa di Laut Cina Selatan.

"Itu dua hal besar dan umum yang diinginkan," kata Rizal di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Selain dua isu tersebut, lanjut Rizal, informasi yang dicari Amerika kemungkinan terkait sikap Indonesia terhadap kebijakan investasi atau kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, Rizal menilai perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terkait isu penyadapan yang dilakukan intelijen AS dan Australia ini.

Langkah paling lunak yang dapat dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan mengusir penghubung intelijen yang menggunakan fasilitas diplomatik. "Kita tahu ada perwira intelijen yang menggunakan paspor diplomatik," tambahnya.

Kendati demikian, Rizal menilai belum perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika dan Australia. Opsi tersebut, katanya, masih terlalu jauh dan cenderung merugikan Indonesia.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah mengaku pemerintah belum tahu informasi apa saja yang disadap intelijen Amerika dan Australia.

Pemerintah Indonesia, sebut Faizasyah, sudah menyampaikan kepada Dubes Australia keberatan atas isu penyadapan ini. "Kita menegaskan ketidaksenangan pemerintah, kemudian berkonsultasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia terkait isu penyadapan ini. Dalam pertemuan tersebut, kata Faizasyah, Australia tidak membenarkan, tetapi juga tidak membantah. Dubes Australia menyampaikan bahwa pihaknya serius menanggapi masalah ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com