MK Akan Bentuk Majelis Pengawas Etik

Kompas.com - 07/10/2013, 14:50 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Rabu (2/10/2013). KPK telah menangkap ketua MK Akil Mochtar.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono (kiri ke kanan) dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Rabu (2/10/2013). KPK telah menangkap ketua MK Akil Mochtar.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya tengah membahas pembentukan Majelis Pengawasan Etik untuk mengawasi etika hakim konstitusi. Hal itu sebagai reaksi atas terungkapnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan hakim konstitusi Akil Mochtar.

"Merespons perkembangan yang ada, kami pikirkan langkah-langkah baru untuk adanya pengawasan day to day terhadap perilaku hakim," kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Hamdan mengatakan, nantinya Majelis Pengawas Etik bersifat permanen. Majelis akan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait perilaku hakim. Menurutnya, akan dibuat sistem pengaduan yang dapat dijaga kerahasiaan pelapor.

"Nanti Majelis Pengawas Etik bertindak bebas, independen. Jika ada perilaku hakim yang dianggap pelanggar berat dapat merekomendasikan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah. Sedang didiskusikan mekanisme dan keanggotaan Majelis Pengawas Etik," tambah Hamdan.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pasca-terungkapnya dugaan korupsi yang dilakukan Akil. Salah satu rencana isu perpu ialah Komisi Yudisial diberi kewenangan mengawasi hakim MK.

Presiden berharap MK bisa menerima diawasi oleh KY dan tidak kembali membatalkan dalam pengujian meteri nantinya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X