Dipertanyakan, Mengapa Menteri Agama Curigai Islah di Sampang?

Kompas.com - 02/10/2013, 12:15 WIB
Anak-anak pengungsi Syiah Sampang dihibur dengan nyanyian dan permainan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (1/06/2013). KOMPAS.com/ TaufiqurrahmanAnak-anak pengungsi Syiah Sampang dihibur dengan nyanyian dan permainan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (1/06/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah diminta tidak perlu mencurigai proses perdamaian atau islah yang sudah terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pemerintah seharusnya mengapresiasi dan melanjutkan rekonsiliasi di Sampang hingga tuntas.

"Saya heran kenapa pemerintah kritik, mencurigai islah?" kata Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta ketika dihubungi, Rabu (2/10/2013).

Hal itu dikatakan Herta ketika dimintai tanggapan sikap Menteri Agama Suryadharma Ali yang mempermasalahkan islah. Alasannya, islah itu tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat.

Bahkan Suryadharma menuding banyak pihak yang bermain dalam proses rekonsiliasi salah satunya untuk mendiskreditkan pemerintah. Ia juga meragukan islah sudah terjadi secara menyeluruh.

Bagaimana sebenarnya proses islah tersebut? Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah menjelaskan, islah berawal dari kekecewaan mereka yang melakukan penyerangan terhadap warga Syiah pada Agustus 2013. Para penyerang merasa tidak ada bantuan dari pihak yang memprovokasi. Padahal, para penyerang ada yang terluka hingga dipenjara.

"Mereka sadar tidak ada hubungannya dengan Sunni-Syiah, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Mulailah satu dua orang bertanya-tanya," kata Herta.

Situasi itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Tim rekonsiliasi yang diketuai oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la, kata Herta, tidak bisa banyak bergerak lantaran keterbatasan wewenang. Tim tidak memiliki surat keputusan atau mandat yang bisa menggerakkan birokrasi.

Akhirnya, kata Herta, Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI) di Pamekasan bergerak membantu tim rekonsiliasi. LPUI bergerak langsung ke jantung masalah, yakni pihak yang melakukan penyerangan. Para pelaku dikumpulkan lalu diajak bicara.

Belakangan, kata Herta, para pelaku merasa bahwa konflik hanya merugikan warga. Pada dasarnya, mereka semua bersaudara. Setelah itu, dilakukanlah pertemuan dengan warga Syiah di pengungsian di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo.

"Lantaran keterbatasan kendaraan, hanya 50 warga yang bisa datang ke rusun dengan menumpang lima mobil. Di sana ada situasi mengharukan, meminta maaf. Sampai akhirnya sepakat ini harus diikat dengan yang lebih jelas. Cara mengikat dengan membangun piagam perdamaian yang dibuat oleh orang kampung dan pengungsi," kisah Herta.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X