Pemerintah Tak Dilibatkan, Menag Ragukan Islah di Sampang

Kompas.com - 02/10/2013, 12:00 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku ragu dengan kabar bahwa islah atau perdamaian sudah terjadi secara menyeluruh terhadap mereka yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur. Suryadharma menduga islah hanya untuk mendeskreditkan pemerintah.

"Islahnya berapa persen? Jangan terkecoh dengan pemberitaan. Tolong liat substansinya. Apa itu cuma kamuflase untuk mengundang pemberitaan dan sekaligus mendeskreditkan pemerintah?," kata Suryadharma di Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Suryadharma mengatakan, jika memang konflik sudah selesai, berarti tidak ada lagi warga yang mengungsi di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo. Padahal, kata dia, rumah warga yang terbakar ketika kerusuhan belum dibangun.

Pemerintah, kata Suryadharma, menghormati jika memang semua pihak yang bertikai merealisasikan rekonsiliasi. Namun, kata dia, alangkah lebih baik jika itikad baik itu dikerjakan bersama-sama, termasuk melibatkan pemerintah dan ulama. Pemerintah tidak tahu menahu soal islah itu.

"Karena pemerintah sudah punya perencanaan. Jadi bukan sekedar tandatangan kemudian masalahnya dianggap selesai. Mereka yang akan dipulangkan harus ada tempat tinggal. Pihak-pihak yang bertikai juga harus secara lapang dada menerima itu. Jadi tidak main di tikungan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Suryadharma menambahkan, tim rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak tetap akan bekerja menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ia menegaskan, tim yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la itu tidak pernah pasif.

Seperti diberitakan, warga Syiah Sampang dengan masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang Sampang sudah menandatangani islah. Kedua pihak yang sempat konflik pada tahun 2012 sepakat agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan ingin segera hidup bersama lagi.

Namun, pascaperdamaian, Yayasan Bantuan Hukum Universalia yang mendampingi warga Syiah melihat ada upaya penggembosan perdamaian oleh kelompok tertentu, salah satunya kiai setempat. Para penanda tangan perdamaian dicegat oleh kelompok intoleran ketika hendak pulang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X