Kompas.com - 30/08/2013, 17:42 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, saat menyerahkan hasil audit tahap II Hambalang kepada Pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, saat menyerahkan hasil audit tahap II Hambalang kepada Pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menegaskan, tidak ada data yang dihilangkan dalam audit tahap II Hambalang. Hal ini untuk menepis kabar hilangnya 15 nama anggota DPR yang hilang dalam audit Hambalang yang disampaikan BPK ke pimpinan DPR dan KPK.

"Tidak ada data yang hilang. Semua sudah lengkap," ujar Hadi dalam jumpa pers di kantor BPK, Jumat (30/8/2013).

Hadi mengatakan bahwa semua nama anggota DPR yang terkait dalam penganggaran telah diperiksa dan tetap dimasukkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi laporan final hasil audit.

Setidaknya, lanjut Hadi, ada 30 anggota DPR yang menjalani pemeriksaan di kantor BPK. Namun, nama-nama wakil rakyat ini tidak disertakan dalam LHP yang diserahkan ke KPK dan DPR. Apa alasannya?

Hadi memaparkan, audit Hambalang kali ini adalah audit yang bersifat investigatif di mana penyidik fokus pada proses pengelolaan keuangan negara, sedangkan proses penganggaran biasanya ditampilkan dalam LHP audit kinerja kementerian dan lembaga.

"Fungsi anggaran di DPR hanya memproses anggaran untuk bahas RAPBN apakah bisa diterima atau ditolak sehingga prosesnya bukan pengelolaan keuangan negara," kata Hadi.

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berhak meminta KKP yang berisi 30 nama anggota DPR itu untuk melakukan pendalaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Syaratnya hanya perlu atas persetujuan pengadilan negeri, kami pasti akan memberikannya," kata Hadi.

Seperti diketahui, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013). Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, sudah ada terlebih dulu bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman yang diterima wartawan.

Di dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR yang terlibat dalam proses penganggaran proyek Hambalang. Mereka dianggap menyetujui anggaran Hambalang meski proses penganggaran belum melalui rapat dengan kementerian.

Sebanyak 15 nama anggota DPR itu disebut menggunakan inisial, yakni MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Namun, ternyata audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian yang terdapat 15 nama itu hilang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.