Kompas.com - 29/06/2013, 08:39 WIB
Ilustrasi. Warga menuliskan harapan dan keinginannya soal pemberantasan korupsi saat digelar Kampanye Berintegritas di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/6/2012). HERU SRI KUMOROIlustrasi. Warga menuliskan harapan dan keinginannya soal pemberantasan korupsi saat digelar Kampanye Berintegritas di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/6/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 36 calon anggota legislatif yang tercantum dalam daftar caleg sementara (DCS) yang dianggap memiliki komitmen rendah dalam memberantas korupsi. Data itu langsung menuai reaksi keras karena nama-nama yang disebut mengaku merasa difitnah.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang masuk dalam data ICW karena namanya disebut oleh saksi AKBP Thedy Rusmawan dalam persidangan kasus simulator SIM (Selasa, 28/5/2013) menerima uang untuk melancarkan proyek simulator SIM. Bambang dianggap diduga terlibat dalam kasus itu bersama tiga anggota Komisi III lainnya, yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), dan Herman Hery (PDI-P).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.
Menurut Bambang, analisis ICW tidak memiliki dasar yang jelas, dan ia mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum terkait tudingan tersebut. Selama ini, ia merasa vokal dalam membongkar kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus bail out Bank Century. Bambang termasuk sebagai salah satu anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus itu.

"Masa saya dibilang diragukan komitmennya. Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut," kata Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (28/6/2013) petang.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani juga membantah pernyataan ICW. Wakil Ketua Fraksi PPP ini justru mempertanyakan indikator yang digunakan ICW untuk merilis data tersebut. Nama Ahmad Yani masuk dalam daftar karena mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

"Apa indikatornya saya tidak pro pemberantasan korupsi? Menurut saya, ini tuduhan ngawur," ujar Yani.

Tempuh langkah hukum

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, dirinya merasa difitnah dengan data yang dilansir ICW. Ia akan segera mengadukan ICW ke Bareskrim Polri. Ketua Komisi VII DPR ini menuding ada aktor yang sengaja memperalat ICW untuk menyebarkan data tentang 36 caleg tersebut.

Sutan Bhatoegana masuk dalam daftar 36 caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya karena namanya disebut oleh jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang dalam kasus solar home system (SHS). Kosasih Abas, terdakwa dalam kasus itu, membenarkan pernyataan JPU.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Siapa yang membayar mereka untuk menyebar fitnah yang sungguh kejam ini? Jadi ini lembaga sudah tidak kredibel lagi, (ICW) Isinya Cuma Waste, asal nyebut," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.