Anggota DPR Tak Terima Disebut Tak Antikorupsi

Kompas.com - 29/06/2013, 08:39 WIB
Ilustrasi. Warga menuliskan harapan dan keinginannya soal pemberantasan korupsi saat digelar Kampanye Berintegritas di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/6/2012). HERU SRI KUMOROIlustrasi. Warga menuliskan harapan dan keinginannya soal pemberantasan korupsi saat digelar Kampanye Berintegritas di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/6/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 36 calon anggota legislatif yang tercantum dalam daftar caleg sementara (DCS) yang dianggap memiliki komitmen rendah dalam memberantas korupsi. Data itu langsung menuai reaksi keras karena nama-nama yang disebut mengaku merasa difitnah.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang masuk dalam data ICW karena namanya disebut oleh saksi AKBP Thedy Rusmawan dalam persidangan kasus simulator SIM (Selasa, 28/5/2013) menerima uang untuk melancarkan proyek simulator SIM. Bambang dianggap diduga terlibat dalam kasus itu bersama tiga anggota Komisi III lainnya, yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), dan Herman Hery (PDI-P).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.
Menurut Bambang, analisis ICW tidak memiliki dasar yang jelas, dan ia mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum terkait tudingan tersebut. Selama ini, ia merasa vokal dalam membongkar kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus bail out Bank Century. Bambang termasuk sebagai salah satu anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus itu.

"Masa saya dibilang diragukan komitmennya. Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut," kata Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (28/6/2013) petang.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani juga membantah pernyataan ICW. Wakil Ketua Fraksi PPP ini justru mempertanyakan indikator yang digunakan ICW untuk merilis data tersebut. Nama Ahmad Yani masuk dalam daftar karena mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

"Apa indikatornya saya tidak pro pemberantasan korupsi? Menurut saya, ini tuduhan ngawur," ujar Yani.

Tempuh langkah hukum

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, dirinya merasa difitnah dengan data yang dilansir ICW. Ia akan segera mengadukan ICW ke Bareskrim Polri. Ketua Komisi VII DPR ini menuding ada aktor yang sengaja memperalat ICW untuk menyebarkan data tentang 36 caleg tersebut.

Sutan Bhatoegana masuk dalam daftar 36 caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya karena namanya disebut oleh jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang dalam kasus solar home system (SHS). Kosasih Abas, terdakwa dalam kasus itu, membenarkan pernyataan JPU.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Siapa yang membayar mereka untuk menyebar fitnah yang sungguh kejam ini? Jadi ini lembaga sudah tidak kredibel lagi, (ICW) Isinya Cuma Waste, asal nyebut," ujarnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X