Polda Jabar Menghalangi atau Melindungi? Inilah Kronologinya

BANDUNG, KOMPAS.com— Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Tb Anis Angkawijaya pernah membujuk dan meminta Susno Duadji (SD) agar memenuhi proses hukum yang sudah tetap. Namun, SD menolak dengan alasan keputusan Mahkamah Agung cacat hukum.

Hal itu dilakukan Kapolda Jabar saat menemui SD, begitu yang bersangkutan tiba di Mapolda Jawa Barat diiringi penasihat hukum dan tim eksekutor, Rabu (24/4/2013) malam.

Hari Selasa (30/4/2013) pagi, Kompas menemui Kapolda Jawa Barat yang didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Sitompul di Mapolda Jabar. Inilah kronologi peristiwa eksekusi SD di Bandung.

Pada hari eksekusi, Rabu (24/4/2014), polisi hadir di Resor Dago Pakar, Kabupaten Bandung, kediaman SD, sekitar pukul 11.30. Sejak pukul 09.00, tim eksekutor yang berjumlah sekitar 60 orang sudah hadir di lokasi. Jadi sebelumnya, selama 2,5 jam polisi tidak mengetahui ada kegiatan dimaksud.

Pukul 12.00, Kapolsek Cimenyan AKP Otong hadir dan berbicara dengan SD. Satu jam kemudian ia keluar dan menemui tim eksekutor, lalu mempersilakan kalau mau mengeksekusi.

Namun, situasi berlangsung tidak kondusif, Kapolsek lalu melerai perselisihan karena bisa berujung pada pemukulan/perkelahian antara tim eksekutor dan pengacara akibat dari perdebatan kedua belah pihak.

Pukul 14.00, Satuan Dalmas tiba di lokasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik dan bentrokan.

"Kehadiran polisi untuk menjamin adanya kamtibmas di lokasi tersebut karena suasana menjadi tidak kondusif," ujar Kabid Humas Polda Jabar.

Lalu, kedua pihak mendatangi Polda Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kehadiran kedua belah pihak di Mapolda Jabar pukul 19.15 adalah atas inisiatif dan permintaan kedua belah pihak, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Awalnya, Kapolda menolak lokasi pertemuan kedua belah pihak di Mapolda Jabar. Kapolda menyarankan agar pertemuan dilakukan di Hotel Seraton, Hotel Panghegar, atau di Mapolrestabes Bandung. "Namun, Kejati Jabar meminta fasilitas di Mapolda, alasannya lebih aman," ujar Martinus.