Salin Artikel

Mundur Mahfud dari Kabinet dan Teguran Halus bagi Kandidat Lain...

Pengunduran diri dari posisi pejabat publik dianggap menjadi cara untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan ketika seorang pejabat maju dalam kontestasi pemilihan presiden.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” kata Mahfud menjelaskan alasannya mundur, Rabu (31/1/2024), dikutip dari siaran pers.

Ia berharap, keputusannya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan adil dan jujur.

Mahfud mengatakan, keputusannya mundur telah dibicarakan dengan partai politik pengusung dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Menurut dia, pendukungnya sepakat bahwa keputusan mundur dari posisi pejabat negara merupakan langkah yang bijak.

"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” ujar Mahfud.

Pada Rabu kemarin, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya sudah mantap untuk meninggalkan kursi Menko Polhukam.

"Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara," kata Mahfud.

Mahfud mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak akan tinggal glanggang colong playu, saya akan pamit baik-baik," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menyebut, surat pengunduran diri itu dibawa ke mana pun ia pergi. Begitu bertemu dengan Presiden, surat itu akan disampaikan.

"Presiden ada di Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta (pada) Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu," ujar Mahfud.

Teguran halus

Ketua Badan Pengawan Jagapemilu.com, Erry Rijana Hardjapamekas memuji sikap Mahfud yang menurutnya memberikan teladan dalam bersikap menjunjung tinggi etika.

Menurut Erry, sikap Mahfud itu merupakan cermin agar kekuasaan semestinya tidak mengabaikan etika.

"Ini menjadi teladan dan membuktikan bahwa Beliau adalah pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan," ujar Erry.

Eks komisioner KPK ini berpandangan, sikap Mahfud tersebut juga merupakan teguran halus bagi sejumlah menteri yang terlibat dalam kontestasi tapi belum mundur dengan dalih tak ada aturan yang melarang.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," kata Erry.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan, sikap Mahfud itu sebaiknya dicontoh kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lainnya, yang juga merupakan pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebab, menurut Ganjar, ada anggapan di publik bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, misalnya dengan membagi-bagikan bantuan sosial.

"Mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," kata Ganjar di Desa Lingga, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu siang.

Ganjar pun tak ambil pusing apabila ada pihak yang mempertanyakan mengapa keputusan Mahfud mundur dari kabinet baru diambil saat mendekati hari pemungutan suara Pilpres 2024.

"Yang lain ada yang mundur lebih dulu? Pak Mahfud yang selalu pertama," ujar Ganjar.

Selain Mahfud, ada 3 calon presiden dan wakil presiden yang mengemban jabatan publik.

Mereka adalah calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang menjabat Wali Kota Solo.

Respons Prabowo dan Cak Imin

Ketika dimintai tanggapan soal pengunduran diri Mahfud, Prabowo dan Muhaimin tidak menyinggung apakah mereka akan mengikuti jejak Mahfud atau tidak.

Prabowo tidak berkomentar banyak ketika ditanya soal keputusan koleganya di Kabinet Indonesia Maju itu.

"Itu hak politik," kata Prabowo singkat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu.

“Ini tentu harus jadi perhatian kita semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Artinya, kesolidan dipertanyakan,” ujar Muhaimin di Pondok Pesantren Gunung Sari, Pamekasan, Madura, Rabu.

Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati keputusan Mahfud untuk mundur.

"Itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Klaten, Rabu.

Namun, Jokowi mengaku belum mendapat lapotan soal pengunduran diri Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/10265081/mundur-mahfud-dari-kabinet-dan-teguran-halus-bagi-kandidat-lain

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke