Suharso Monoarfa Dicopot, Ini Daftar Ketua Umum PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu dari 2 partai politik yang berdiri di masa Orde Baru dan bertahan sampai saat ini.

PPP berdiri dari hasil peleburan atau fusi 4 partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Muslim Indonesia (Parmusi).

Kebijakan fusi itu diterapkan oleh rezim Orde Baru pada 1973 dengan alasan menyederhanakan sistem partai politik.

Sejumlah tokoh yang mempelopori pendirian PPP adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Idham Chalid, Ketua Umum Parmusi Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketua Umum PSII Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Perti Rusli Halil, dan Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR Haji Mayskur.

1. Mohammad Syafaat Mintaredja

Sebelum menjadi Ketua Umum PPP, Syafaat lebih dulu duduk di kursi pemerintahan di era Presiden Soeharto. Selama Juni 1968-September 1971, ia menjabat Menteri Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA.

Lalu, masih di era Soeharto, Syafaat ditunjuk sebagai menteri sosial selama September 1971-Maret 1978.

Jabatan Ketua Umum PPP diemban Syafaat selama 5 tahun yakni 5 Januari 1973 hingga 1978 Dia meninggal dunia pada 20 Oktober 1984 dalam usia 62 tahun.

2. Djaelani Naro

Terhitung sejak 1978, kursi ketua umum PPP diisi oleh Djaelani Naro atau lebih dikenal dengan John Naro. Sebelumnya, Naro merupakan wakil ketua DPR di era Presiden Soeharto.

Naro juga sempat menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) selama 1988-1998.

Naro menjabat sebagai Ketua Umum PPP selama 2 periode yakni hingga 1989. Pada 28 Oktober 2000, Naro mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 71 tahun.

3. Ismail Hassan Metareum

Ismail Hassan Metareum menjabat sebagai Ketua Umum PPP selama 9 tahun yakni 1989-1998. Sebelumnya, ia pernah menjabat ketua umun Himpunan Mahasiswa Islam pada 1957-1960.

Ia juga pendiri Partai Demokrasi Islam. Saat menjadi Ketua Umum PPP, Ismail juga menjabat wakil ketua MPR selama Oktober 1992-Oktober 1997.

Ismail tutup usia pada 2 April 2005 dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Hamzah Haz menjabat selama 1998-2007. Sebelum itu, Hamzah sudah malang melintang di Parlemen.

Ia menjadi anggota DPR RI selama 6 periode atau 28 tahun yakni sejak Oktober 1971 hingga Oktober 1999.

Selama kariernya di DPR, Hamzah pernah ditunjuk sebagai wakil ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan hanya untuk 22 hari yakni selama 6-28 Oktober 1999.

Presiden BJ Habibie sempat mengangkat Hamzah sebagai Menteri Investasi. Namun, dia hanya menjabat setahun dan mengundurkan diri pada Mei 1999.

Hamzah beralasan ingin fokus menjadi juru bicara kampanye PPP. Selain itu, dia mengikuti kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang menteri berkampanye.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Hamzah dipercaya menjadi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan selama Oktober 1999 sampai November 1999.

Hamzah kemudian terpilih sebagai wakil presiden RI ke-9, mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. Jabatan itu dia emban selama 26 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.

Suryadharma Ali menjabat sejak 3 Februari 2007. Sebelum itu, Suryadharma sempat menjadi anggota DPR RI selama 1-22 Oktober 1999.

Suryadharma juga lebih dulu dikenal sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil di era Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Oktober 2004-Oktober 2009.

Ketika menjadi ketua umum PPP, Suryadharma juga menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II. Jabatan itu ia emban sejak Oktober 2009.

Di penghujung masa jabatannya, Suryadharma tersangkut kasus korupsi dana haji. Dia pun mundur sebagai menteri sekaligus ketua umum PPP.

Suryadharma semula divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.

Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Romy terpilih sebagai ketua umum PPP pada 20 Mei 2016. Saat itu usianya masih tergolong muda yakni 42 tahun.

Tiga tahun menjabat sebagai ketum, Romy terjerat kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ia mundur dari kursi ketua umum PPP pada 16 Maret 2019.

Semula, Romy divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Namun, oleh Pengadilan Tinggi hukumannya dipangkas menjadi setahun.

Romy bebas pada 29 April 2020.

Sebelum memimpin PPP, Suharso merupakan anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009.

Di era Presiden SBY, ia pernah menjabat sebagi Menteri Perumahan Rakyat. Namun, jabatan itu Suharso emban hanya 2 tahun yakni 22 Oktober 2009-17 Oktober 2011.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Suharso ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelahnya, di periode kedua Jokowi, Suharso dipercaya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Setelah Romy tersandung kasus korupsi, Suharso menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Ia terpilih sebagai ketum definitif melalui Muktamar IX PPP, Desember 2020. Suharso ditunjuk sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Akan tetapi, Suharso disebut dicopot dari jabatannya.

Menurut Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman.

Melalui keterangannya Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, para pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli kepada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” kata Usman.