Salin Artikel

Menkes: Status Endemi Tak Bisa Diputuskan Sendiri, Harus Lihat Kondisi Negara Lain

Ia mengatakan, pemerintah tetap akan melihat perkembangan Covid-19 di negara lain karena Covid-19 merupakan penyakit yang tersebar di seluruh dunia.

"Karena ini levelnya dunia, kita enggak bisa mutusin sendiri. Yang jelas kita harus melihat negara lain seperti apa karena penularannya antarnegaranya tinggi sekali," kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Budi menyampaikan, keputusan mengenai transisi dari pandemi ke endemi juga tidak hanya bergantung pada faktor kesehatan.

Ia menyebutkan, ada faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang turut menjadi pertimbangan.

Budi pun menyarankan agar masyarakat bersiap menghadapi transisi dari pandemi menjadi endemi.

"Karena yang penting di (transisi) pandemi ke endemi itu tanggung jawab pemeliharaan kesehatannya itu sudah dimiliki oleh masyarakat sendiri," ujar dia.

Budi mencontohkan, saat ini pemerintah tidak perlu membuat aturan-aturan mengenai penyakit demam berdarah yang sudah menjadi endemi karena masyarakat sudah memahami apa yang harus dilakukan bila terserang demam berdarah.

Ia mengatakan, ketika Covid-19 telah menjadi endemi, masyarakat pun harus sadar untuk melakukan tes secara mandiri bila merasakan gejala serta beristirahat dan minum obat bila positif Covid-19.

"Kalau itu sudah dilakukan sendiri, artinya tanggung jawab pemeliharaan kesehatan itu dipahami oleh masyarakat, itu adalah ciri-ciri yang paling baik untuk kesiapan transisi," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai bertransisi menuju endemi.

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Wiku mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari mulai menurunnya dampak Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja mulai meningkat, dan mobilitas masyakat keluar rumah.

"Dan sebagaimana yang tertera data Covid-19 terkini nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di RS, termasuk layanan intensif dan kematian," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/05554041/menkes-status-endemi-tak-bisa-diputuskan-sendiri-harus-lihat-kondisi-negara

Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke