Salin Artikel

Sejarah Partai Demokrat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat genap berusia 20 tahun hari ini, Kamis (9/9/2021). Partai yang telah berdiri selama dua dekade ini dikenal erat dengan sosok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya.

Mengutip situs resmi Demokrat, sejarah pembentukan dan berdirinya Partai Demokrat dilandasi atas inisiatif SBY yang terilhami dari kekalahannya pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Berdasarkan kekalahan itu, sejumlah orang merasa terpanggil untuk memikirkan bagaimana agar SBY bisa menjadi pemimpin bangsa dan tidak lagi direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI namun menjadi Presiden RI.

Hasilnya, beberapa orang, yang salah satunya Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi presiden, dan untuk mewujudkan cita-cita itu diputuskan bahwa jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang.

Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di Apartemen Hilton.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim itu terdiri dari Vence Rumangkang, Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei.

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.

Selanjutnya, pada 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisaskan pembentukan sebuah partai politik.

Hingga akhirnya terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian partai politik yakni Vence Rumangkang, Ahmad Mubarok, Yani Wahid, Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, RF. Saragjh, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas, dan Rusli Ramli.

Untuk menjadi sebuah partai yang disahkan oleh Undang- undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar tidak hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9.


Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat.

Sementara 53 orang lainnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang. Lalu Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang.

Pada tanggal 10 September 2001 Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM oleh oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatoegana, Rusli Ramli dan RF. Saragih.

Kemudian pada 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat keputusan tersebut, Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Partai Demokrat memulai debutnya pada Pemilihan Legislatif pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45 persen (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR.

Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas SBY waktu itu.

 Di Pilpres 2004, yang juga merupakan pilpres perdananya, Demokrat menjadi partai penguasa setelah pasangan yang mereka usung, yaitu SBY dan Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PBB, dan PKPI ini memperoleh 60,62 persen atau 69.266.350 juta suara.

Pada tahun 2005, jabatan Subur Budhisantoso sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berakhir. Posisi Ketua Umum kemudian diganti oleh Hadi Otomo.

Partai Demokrat semakin berjaya pada Pileg dan Pilpres 2009. Pada Pileg 2009, Partai Demokrat menjadi partai pemenang dengan memperoleh 26,4 persen atau 21.703.137. Atas hasil itu, Demokrat memperoleh 150 kursi di DPR.

Sementara pada Pilpres 2009, SBY kembali maju sebagai presiden periode kedua. Saat itu, ia berpasangan dengan Boediono yang diusung oleh PKS, PAN, PPP, dan PKB.


Pada 2010, jabatan Hadi sebagai Ketua Umum berakhir dan digantikan oleh Anas Urbaningrum.

Namun, pada 2013 Anas terjerat kasus korupsi dan posisi Ketua Umum diganti oleh SBY.

Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat berada di posisi ke-empat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19 persen suara nasional (12.728.913).

Lalu pada Pemilu 2019, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menempati posisi ke-tujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen suara nasional (10.876.507).

Tahun 2020, SBY mengakhiri jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat dan digantikan oleh Putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Masa Bakti 2020–2025 pada tanggal 15 Maret 2020 dalam Kongres ke-V Partai Demokrat. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/15215521/sejarah-partai-demokrat

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke