Salin Artikel

PPATK Sebut Koordinasi Lembaga Perlu Ditingkatkan untuk Ungkap Aliran Dana Kelompok Terorisme

Menurut Dian, saat ini ancaman terorisme di Indonesia masih sangat signifikan karena beragamnya kelompok radikal.

"Koordinasi yang baik antara PPATK, BNPT, Densus 88, BIN dan lainnya perlu ditingkatkan lebih baik agar semakin meningkatkan kinerja pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya pendanaan terorisme," kata Dian dalam Peluncuran National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, Kamis (19/8/2021).

Dian mengungkapkan, saat ini terjadi perubahan pola yang digunakan kelompok terorisme untuk mengumpulkan dana.

Awalnya, lanjut Dian, kelompok teroris cenderung menggunakan sponsor pribadi atau fundraiser dengan mengumpulkan dana melalui donasi organisasi kemasyarakatan dan bisnis yang sah.

"Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini ditambah dengan semakin digalakannya pencegahan dan pemberantasan TPPT menyebabkan kelompok teroris mencari jalan alternatif baru," ucapnya.

Dian menyebut pola baru pengumpulan dana itu cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak.

Ia kemudian menjelaskan beberapa pola baru pengumpulan dana yang dilakukan kelompok terorisme.

"Pendanaan menggunakan atau menyalahgunakan korporasi atua badan hukum, menggunakan hasil kejahatan obat-obatan terlarang, aset virtual, pinjaman online, dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata dalam negeri," tuturnya.

Diketahui dalam kesempatan yang sama Dian juga mengatakan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan narkotika adalah jenis tindak pidana yang memiliki resiko tinggi pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.

Dian juga menuturkan bahwa kasus TPPU hasil korupsi sektor sumber daya alam telah merugikan negara Rp 37,8 triliun, kemudian korupsi pengelolaan keuangan dana investasi menyebabkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp 16 triliun.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika, Dian mengungkapkan bahwa dalam pengungkapan kasus narkoba skala internasional ditemukan data transaksi hingga puluhan dan ratusan triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/13493801/ppatk-sebut-koordinasi-lembaga-perlu-ditingkatkan-untuk-ungkap-aliran-dana

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke