Salin Artikel

Usai Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Bupati Muara Enim Langsung Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Juarsah (JRH) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

“Hari ini KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan JRH (Juarsah), Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018- 2020) dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Senin (15/2/2021).

Karyoto mengatakan, perkara ini berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah ditetapkan 5 orang Tersangka yaitu AYN (Ahmad Yani) Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019, EMM (Elfin MZ Muhtar) Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan ROF (Robi Okta Fahlefi) Swasta.

Tersangka lain yaitu AHB (Aries HB) Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, dan RS (Ramlan Suryadi) Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” ucap Karyoto.

Karyoto menyebut, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

“Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan 1 orang Tersangka yakni JRH (Juarsah) Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020),” ujar dia.

Untuk kepentingan penyidikan, kata Karyoto, tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung hari ini sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.

“Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” ucap Karyoto.

Adapun konstruksi perkara dalam kasus ini diduga telah terjadi awal tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh Robi Okta Fahlefi.

Selain itu, JRH selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Penerimaan “commitment fee” dengan jumlah sekitar Rp4 Miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari Elfin MZ Muhtar, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Tersangka JRH disangkakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"KPK kembali mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan," kata Karyoto.

"Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta, agar selalu melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan jujur," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/20142531/usai-ditetapkan-kpk-sebagai-tersangka-bupati-muara-enim-langsung-ditahan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Nasional
KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

Nasional
Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Nasional
Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.