Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

"Dalam penanganan itu (aksi massa) tetap menggunakan cara persuasif, dialog dan seterusnya," kata Yati di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Yati mengatakan, polisi tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada demonstran meski memiliki diskresi untuk menggunakannya.

Polisi sebaiknya menggunakan kekuatan yang proposional dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi dalam momentum politik seperti pengumuman MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Jangan sampai karena ada event politik, maka mengamankan segala cara dan segala tindakan oleh kepolisian dapat dibenarkan," ujarnya.

Selanjutnya, Yati mengimbau masyarakat yang ikut dalam aksi massa tetap memperhatikan peraturan yang ada agar tidak mudah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

"Tetap memperhatikan peraturan yang ada supaya mudah dipolitisir, dan tidak mudah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas dan organisasi masyarakat melakukan aksi di sekitar gedung MK.

Adapun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).