Salin Artikel

Prabowo Pertanyakan Pembisik Jokowi, Siapa yang Disasar?

Sebab, menurut Prabowo, data yang disampaikan Jokowi dalam debat keempat Pemilu 2019, Sabtu (30/3/2019) malam, salah.

Contohnya, ketika Jokowi memaparkan apa yang sudah dikerjakan di bidang pertahanan selama 4,5 tahun terakhir. Salah satunya adalah pengadaan radar maritim dan radar udara yang kini telah menguasai 100 persen wilayah Indonesia.

"Ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi," papar Jokowi.

Program ini merupakan bagian dari Rp 107 triliun anggaran pertahanan serta keamanan di Indonesia, anggaran terbesar nomor dua setelah pembangunan infrastruktur.

Prabowo yang mendapatkan kesempatan merespons selanjutnya langsung mengatakan, pembisik informasi ke Jokowi, kurang tepat.

"Saya pengalaman di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman, semua terkendali Pak, radar cukup Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia ABS. Kita tidak mau mengancam siapapun. Tapi kita lemah (dalam pertahanan) Pak. Mungkin menteri bapak..." ujar Prabowo yang langsung disela moderator karena waktu menjawab sudah habis.

Siapa yang Disasar?

Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (purn) Johanes Suryo Prabowo mengaku, tidak mengetahui pasti, siapa pemberi informasi kepada Jokowi yang disasar Prabowo dalam debat keempat itu.

"Saya enggak ngerti," ujar Suryo Prabowo saat dijumpai usai debat yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.

Suryo hanya menegaskan, sepakat dengan Prabowo Subianto bahwa data yang diungkapkan oleh Jokowi salah.

Secara formal, lanjut Suryo, informasi-informasi kebijakan strategis pertahanan dan keamanan ke seorang Presiden, memang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, lanjut Suryo, normalnya seorang presiden memiliki sistem informasi tersendiri di mana informasi yang masuk harus diolah akurasi dan ketepatannya.

Namun, Suryo sekali lagi mengaku, tak mengetahui pasti, siapa pemberi informasi ke Jokowi yang disasar Prabowo.

"Kalau normatifnya, memang demikian, tadi yang disebutkan. Tapi dalam debat kan kita enggak ngerti," ujar Suryo.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko menegaskan, informasi yang diterima seorang Presiden adalah resmi, bukan bisik-bisik seperti yang dipersepsikan Prabowo dan tim suksesnya.

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa Jokowi bukanlah sosok yang mudah percaya dengan informasi.

"Sekali lagi ya, kita tidak berbicara bisik membisik. Pak Jokowi adalah orang yang tidak begitu saja mudah menerima. Ini harus dibedakan. Seolah2 semua bisikan. Ngawur," ujar Moeldoko.

Oleh sebab itu, Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden, sering blusukan langsung ke lapangan. Itu dilakukan supaya ia mendapatkan informasi yang jelas dan jernih mengenai sebuah persoalan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/08383701/prabowo-pertanyakan-pembisik-jokowi-siapa-yang-disasar

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke