Jimly Sebut Legitimasi Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa polemik yang terjadi seputar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan lemahnya aspek legitimasi dari pansus tersebut.

"Yang jelas dari kontroversi itu menggambarkan bahwa legitimasinya kurang," ujar Jimly saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Menurut Jimly, dari aspek legalitas, setiap orang bisa berpendapat soal sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket.

Namun jika dilihat dari perkembangannya, banyak pihak yang mempersoalkan, bahkan menentang pembentukan pansus. Hal itu, kata Jimly, mengindikasikan lemahnya legitimasi pembentukan pansus.

(Baca: Lewat Surat, KPK Beri Alasan Tolak Hadirkan Miryam di Pansus Angket)

"Bisa saja itu legal tapi kemudian ada yang mempersoalkan tidak legal. Beda itu antara legalitas dan legitimasi. Legalitas oke tapi legitimasi kurang. Karena legitimasi itu lebih sosiologis, kalau legalitas sifatnya lebih normatif," ucapnya.

Jimly pun mengusulkan pihak KPK dan DPR berbesar hati untuk mengakhiri kontroversi mengenai legalitas pansus hak angket. Dia menilai kontroversi tersebut justru merugikan kedua belah pihak, semakin merusak citra DPR.

Di sisi lain, KPK juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

"Tidak ada gunanya. DPR semakin rusak citranya, KPK juga tidak dapat untung apa-apa," kata Jimly.

(Baca: Fahri Hamzah: Tak Boleh Ada Pejabat yang Menantang Pansus Angket)

Menurut Jimly, KPK tidak perlu mempertanyakan soal keabsahan pansus hak angket. KPK, kata Jimly, bisa tetap menunjukkan independensinya dengan memenuhi panggilan pansus hak angket, sebab KPK memiliki kewenangan untuk memilah informasi apa saja yang bisa diberikan.

"Legalitas tidak usah dipersoalkan karena mereka tahu mana yang legal mana yang tidak. Cuma sudahlah jangan terlalu ribut, KPK datang saja nanti di sana dipilah-pilah mana keterangan yang harus diberikan mana yang tidak. Sekaligus KPK menunjukkan independensinya di depan publik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.