Ketua DPP Nasdem Sebut Mahar Politik Suburkan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung menegaskan bahwa partainya mengharamkan mahar politik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan didukung. Menurut Martin, sikap itu telah diterapkan saat digelarnya pilkada serentak 2015.

Martin menegaskan, sanksi tegas akan diberikan terhadap kader Nasdem yang terbukti melakukan praktik mahar politik. Pasalnya, mahar politik dianggap dapat memicu terjadinya praktik korupsi.

"Praktik mahar tersebut menyuburkan korupsi dan menghambat calon pemimpin yang baik untuk lahir dan tumbuh," kata Martin, Sabtu (3/9/2016).

(Baca: Mahar Politik Ancam Pilkada Serentak )

Martin menuturkan, gerakan menolak mahar politik akan lebih efektif bila dilakukan juga oleh partai lain. Ia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menolak praktik mahar politik.

"Nasdem tidak mungkin sendirian. Karena itu kami senang bila Golkar mau untuk ikut mengharamkan mahar politik. Saya tahu, tantangannya pasti berat. Mudah-mudahan Golkar berhasil juga mengharamkan mahar seperti Nasdem," ucapnya. (Wahyu Aji)