Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Kompas.com - 23/04/2024, 18:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memperkirakan partainya akan berada di luar pemerintahan calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu pertimbangannya meyakini posisi politik PDI-P di luar pemerintahan karena melihat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi.

"Tetapi kalau saya lihat ya, saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap Ibu (Megawati) seperti ini, ini kecenderungannya, bisa salah, bisa juga benar, kecenderungannya kita ada di luar pemerintahan," kata Komarudin kepada Kompas.com, saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Meski demikian, posisi politik itu tidak akan mengganggu hubungan baik antara Megawati dan Prabowo Subianto yang sudah dibangun selama ini.

Menurut Komarudin, Megawati tentu memahami posisi antara persahabatan dan urusan organisasi partai.

Namun, dia menegaskan bahwa keputusan posisi politik tetap berada di tangan Megawati selaku pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDI-P.

"Sesuai dengan tradisi kita di PDI Perjuangan, keputusan ada dalam rapat kerja nasional, atau ada dalam tangan Ibu Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif oleh kongres," ujar Komarudin.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Lebih jauh, ia mengungkapkan alasan mengapa partainya kemungkinan memilih berada di luar pemerintahan, salah satunya karena melihat banyaknya partai politik koalisi Prabowo-Gibran.

Menurutnya, jika PDI-P tiba-tiba bergabung dalam pemerintahan, justru akan mengganggu solidnya koalisi yang sudah dibangun di kubu Prabowo-Gibran.


"Dan juga kita harus juga pertimbangkan, Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali, koalisi besar di sana. Mereka sudah berjuang dengan susah payah, dari awal, lalu di ujung jika kita bergabung di sana, itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi, atau yang mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya," tutur Komarudin.

Terakhir, ia juga memandang jika PDI-P berada di luar pemerintahan bisa diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Prabowo maupun partai politik pengusungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menerangkan, dalam Rakernas Mei mendatang, Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan sikap partainya apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa Abuse of Power

"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah di kantor DPP PDI-P, Senin (22/4/2024) malam.

Basarah mengatakan, apa pun sikap yang akan diputuskan nantinya, PDI-P sudah terbiasa. Dia menuturkan, PDI-P terbiasa dalam berbagai kondisi politik setiap masa pemerintahan.

"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," ungkapnya.

Adapun Rakernas PDI-P yang ke-5 bakal digelar pada 24-26 Mei mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com