Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Resmi Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi membentuk satuan tugas pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Pembentukan satgas ini diresmikan melalui surat kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

"Kami bersama Mendagri memandang perlu membentuk Satgas untuk netralitas dan melarang penggunaan aset pemerintah dalam pilkada," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Muhammad, dan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.

Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan SKB kepada pimpinan satgas yang baru terbentuk.

Satgas pengawasan netralitas ASN ini terdiri dari pejabat lintas institusi terkait, termasuk pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menurut Yuddy, satgas ini nantinya akan bertugas melakukan koordinasi antarinstitusi dalam mengawasi netralitas ASN.

Satgas juga berwenang merekomendasikan sanksi bagi ASN yang dianggap tidak netral, melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Presiden.

Selain membentuk Satgas, Yuddy menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan aset pemerintah untuk kampanye pilkada serta mengimbau ASN untuk netral.

"Kami mengajak para pemimpin untuk memberilkan keteladanan. Kami juga meminta untuk tidak mengambil cuti kampanye," ucap Yuddy.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa satgas yang dibentuk diharapkan bisa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. Wapres meminta agar sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada ditegakkan.

"Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan selamat dan semoga bekerja keras. Ini satgas didukung kita semua sehingga pilkada yang akan datang betul-betul dapat transparan, dapat netralitas dari pegawai dan menghasilkan pemerintahan yang baik," kata Kalla.