Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan

Kompas.com - 06/05/2015, 10:28 WIB


POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan secara matang jika ingin melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Perombakan kabinet jangan sampai hanya pertimbangan bersifat sesaat.

"Kalaupun toh mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya matang, jangan hanya pertimbangannya itu sesaat, emosional, sekadar pencitraan. Tapi betul-betul siapa yang bisa kerja," ujar Fahri di sela kunjungan kerja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2015), seperti dikutip Antara.

Proses pemilihan itu, ujar Fahri, harus dilakukan secara netral, bukan di bawah tekanan berbagai pihak sehingga orang yang terpilih benar-benar mampu mengemban tugas. (baca: Ketua DPR: Presiden Sudah Ada Catatan "Reshuffle" Kabinet)

Dia menegaskan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Menurut dia, menteri yang kinerjanya tidak maksimal tentu wajar bila dievaluasi.

"Dari pengalaman yang saya lihat sebagai mitra dari pemerintah, memang banyak menteri kita itu karena betul-betul baru di pemerintahan, itu rada-rada kurang cepat penyesuaiannya," tutur politisi PKS itu.

Adaptasi itu, lanjutnya, termasuk menyesuaikan diri dengan kerja parlemen sehingga dapat kompak bekerja sama membantu Presiden. (baca: Ini Komentar Menteri di Kabinet Kerja Terkait Rencana "Reshuffle")

Bila memang ada perombakan kabinet, Fahri berharap menteri yang akan dipilih juga memiliki kemampuan berpolitik, yakni dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan politisi.

"Jangan kapasitas menteri itu direduksi menjadi profesional murni, sebab seorang menteri itu, dia harus bisa berpolitik," imbuh dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com