Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 04/05/2015, 13:05 WIB
Kabinet pemerintahan Jokowi-JK AP IMAGES / DITA ALANGKARAKabinet pemerintahan Jokowi-JK
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini disampaikan Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015).

"Ya kan, ya tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata Kalla.

Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya.

"Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," ucap Kalla.

Mengenai siapa menteri yang akan diganti, Kalla enggan memberikan petunjuk. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Sebelumnya, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.

Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. (baca: Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyampaikan bahwa evaluasi harus dilakukan, terutama untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik.

Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan. (baca: Menteri-menteri Ekonomi Jokowi Belum Optimal)

Dorongan perombakan kabinet juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo. Ia menyarankan Presiden segera mempercepat penggantian.

Golkar, tambah Bambang, menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi.

Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X