Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyangkut Kredibilitas Prabowo, Wiranto Minta Surat DKP Diteliti

Kompas.com - 19/06/2014, 15:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto bukanlah dokumen rahasia. Wiranto meminta agar dokumen yang kini beredar di masyarakat itu dibuktikan kebenarannya karena menyangkut kredibilitas calon pemimpin nasional.

"Menurut saya, yang penting bukan tuduh-menuduh siapa yang membocorkan, namun justru diarahkan untuk menguji materi dari dokumen tersebut. Perlu klarifikasi apakah dokumen itu otentik. Ini menyangkut kredibilitas calon pemimpin nasional," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Wiranto mengatakan, untuk memeriksa kebenaran dokumen itu, bisa dilakukan uji keotentikan tanda tangan para perwira ABRI yang berada di DKP. Terlebih lagi, sebagian besar purnawirawan jenderal itu masih hidup, kecuali Letjen (Purn) Arie Kumaat, yang sudah meninggal dunia.

Para purnawirawan yang masih hidup ialah Jenderal (Purn) Subagyo HS (Ketua DKP), Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago (Sekretaris DKP), Letjen (Purn) Fahrul Rozi (Wakil Ketua DKP), dan sejumlah anggota DKP, yakni Letjen (Purn) Agum Gumelar, Letjen (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, dan Letjen (Purn) Yusuf Kertanegara.

"Nggak mungkin semuanya lupa, pasti ingat bahwa substansi dari DKP itu benar atau salah. Bisa dicek," kata Wiranto.

Menurut dia, hal itu diperlukan lantaran saat ini terlalu banyak pengaburan isu terkait substansi yang menjadi keputusan DKP. "Sekarang banyak kalangan yang mendiskursuskan asli atau tidak atau abal-abal. Tugas kita sekarang adalah meneliti itu, otentik atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Fachrul membenarkan substansi surat yang beredar. Di empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)

Substansi surat yang beredar bisa di baca di sini. Adapun Prabowo santai dalam menanggapi beredarnya surat itu. (baca: Prabowo Tertawa Surat Keputusan DKP Beredar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com