Pengamat: Publik Mesti Tahu Mengapa Prabowo Diberhentikan dari ABRI - Kompas.com

Pengamat: Publik Mesti Tahu Mengapa Prabowo Diberhentikan dari ABRI

Kompas.com - 13/06/2014, 16:39 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Simpatisan mengambil gambar calon Presiden Prabowo Subianto dengan telepon genggamnya saat Prabowo menyampaikan orasinya dalam kampanye di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (10/6/2014). Dalam kampanye tersebut massa dari Sahabat ARB dan MPS mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengamat pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyayangkan soal beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan perwira (DKP) yang lari dari substansi masalah. Publik hanya terpaku pada perdebatan soal pemberhentian dengan hormat atau dipecat dari ABRI terhadap Prabowo Subianto.

"Soal bocornya surat keputusan DKP, publik dan media lebih berkutat (pada apakah) dia diberhentikan secara terhormat atau dipecat. Lari dari substansi yang ada," ujar Jaleswari saat menggelar jumpa pers di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengatakan, yang terpenting publik harus mengetahui substansi mengapa DKP merekomendasikan pemberhentian terhadap Prabowo. Substansi surat DKP itu bisa menjadi salah satu pertimbangan publik untuk memilih calon presiden yang tepat.

"Harusnya ini jadi perhatian kita semua, bagaimana seorang militer yang harus taat pada Sapta Marga prajurit, tetapi (Prabowo) langgar hampir semua pasal yang ada. Kita tahu prajurit harus diikat hierarki komando yang padu, penghormatan pada HAM, taat konstitusi, ini pelanggaran berat yang dilakukan Prabowo saat itu," kata Jaleswari.

Sebelumnya, Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, sebagai Wakil Ketua DKP ketika itu, membenarkan substansi surat DKP yang beredar. Surat tersebut merekomendasikan Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)


Media sosial Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial


Dalam surat tersebut tertulis bahwa Prabowo sengaja melakukan kesalahan dalam melakukan analisis tugas walaupun mengetahui bahwa KSAD sebagai pembina tidak berwenang untuk memberi tugas tersebut.

Prabowo juga melaksanakan pengendalian operasi dalam rangka stabilitas nasional, sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya, melainkan wewenang Panglima ABRI. Tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang seperti pelibatan satgas di Timor Timur dan Aceh dan pembebasan sandera di Wamena, Irian Jaya.

Lalu, memerintahkan anggota Satgas Mawar dan Satgas Merpati untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan merupakan wewenangnya. Prabowo juga disebut tidak melaporkan operasi yang dilakukan kepada panglima dan baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah desakan Kepala Badan Intelijen ABRI.

Selain itu, Prabowo disebut tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian, dan pengawasan. Prabowo tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab komando dalam pengendalian tindakan Satgas Merpati dan Satgas Mawar. Prabowo juga sering ke luar negeri tanpa izin dari KSAD ataupun Panglima ABRI.

"Tindakan-tindakan Letjen Prabowo Subianto cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI," demikian yang tertulis dalam surat itu.

"Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan keputusan, kepatuhan pada norma hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD/ABRI dan norma-norma pelibatan Kopassus sendiri," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Selain itu, Prabowo disebut tidak mencerminkan tanggung jawab komandan terhadap tugas dan terhadap prajurit, tidak mencerminkan etika perwira, khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan, dan ketaatan, perikemanusiaan, serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI.

"Tindakan tersebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara," demikian isi surat tersebut.

Adapun Prabowo santai dalam menanggapi beredarnya surat itu. (baca: Prabowo Tertawa Surat Keputusan DKP Beredar)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Megapolitan
Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Megapolitan
Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Nasional
Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Regional
Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Regional
Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Nasional
Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Nasional
Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli 'Public Speaking'

Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli "Public Speaking"

Nasional
3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

Internasional
Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Regional
Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Regional
Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Internasional
Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Regional
KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

Nasional

Close Ads X