Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI

Kompas.com - 10/06/2014, 19:01 WIB
Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial Media sosialSalinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi membenarkan substansi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di media sosial. Surat itu berisi pertimbangan pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI.

Fachrul menjelaskan, awalnya, stafnya menunjukkan salinan surat yang beredar tersebut. Ia mengaku sempat membaca seluruh isi surat itu.

"Kalau saya lihat substansinya betul adanya demikian. Tapi teks secara keseluruhan valid atau tidak, saya tidak ingat lagi," kata Fachrul dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (10/6/2014).

Fachrul menjelaskan, internal DKP sebenarnya ingin menggunakan kata-kata "pemecatan" dalam surat keputusan tersebut. Namun, dengan berbagai pertimbangan, DKP akhirnya sepakat memakai kata "pemberhentian dari dinas keprajuritan".

"Pertimbangannya, pada saat itu beliau masih mantu Pak Harto. Alangkah tidak elok kalau kita sebut kata-kata seperti itu sehingga teman-teman sepakat pakai kata pemberhentian dari dinas keprajuritan," ucap Fachrul.

Surat keputusan DKP itu dibuat pada 21 Agustus 1998. Surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu, salah satunya Fachrul sebagai Wakil Ketua DKP.

Dalam surat tersebut tercatat bahwa Ketua DKP adalah Subagyo HS dan sekretaris adalah Djahari Chaniago. Adapun empat anggota DKP adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Ari J Kumaat, dan Yusuf Kartanegara.

Di empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI.

Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan," demikian isi surat tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Nasional
Polri: Angka Kejahatan di Indonesia Naik 16,16 Persen

Polri: Angka Kejahatan di Indonesia Naik 16,16 Persen

Nasional
Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran, Mensos Siapkan Aturan Baru

Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran, Mensos Siapkan Aturan Baru

Nasional
Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X