JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang agar pemerintah yang sedang berkuasa bisa dikontrol.

Menurut dia, dengan rencana jangka panjang, pembangunan bisa dilakukan lebih efisien dan lebih jelas.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang, apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien, lebih jelas, itu negara harus punya," ujar JK setelah pertemuan dengan pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

JK mengatakan, negara-negara lain yang berkembang juga memiliki rencana jangka panjang.

Malaysia misalnya, memiliki rencana pembangunan 30 tahun ke depan. Begitu juga Arab Saudi.

"Kalau negara maju memang tidak jelas, karena yang memajukan negara maju itu kan kepentingan berjalan ara pengusahanya," ucap dia. 

Rencana ini juga dinilai bisa memberikan dampak efisiensi pengeluaran yang ebih besar dari penerimaan.

Efisiensi menjadi kunci untuk menyelamatkan langkah rencana pembangunan di masa depan.

"Efisien memang tidak mudah tapi saya yakin Pak Prabowo berani melakukan itu," tutur JK.

Baca juga: Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Selain masalah ekonomi dan pembangunan, JK menyoroti masalah hukum di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan.

Menurut dia, harus ada perbaikan penerapan hukum yang adil agar iklim keadilan bisa kembali tercipta.

"Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktik hukum kita yang harus lebih baik lagi," kata dia.