Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan menetapkan jangka waktu buat memerangi praktik judi online atau daring supaya target hendak dicapai lebih mudah dievaluasi mengantisipasi perubahan modus dari para pelaku.

"Negara atau pemerintah harus mengambil tindakan tegas selain penegakan hukum juga mencanangkan program perang terhadap judi online selama 5 tahun, atau satu periode pemerintahan dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Fickar juga menganggap opini tentang melegalkan praktik judi seperti di masa lampau sulit dijalankan, meski peluang itu tetap ada.

Sebab menurut dia, dampak kerusakan ditimbulkan dari judi dianggap lebih besar ketimbang manfaat jika hal itu dilegalkan.

Baca juga: Menkominfo Bocorkan Susunan Satgas Judi Online, Ada Kapolri Hingga Menko PMK

"Menyangkut keselamatan mental seluruh rakyat Indonesia. Tidak legal saja sudah banyak selain rakyat biasa, juga para profesional yang terlibat. Bahkan penegak hukum seperti polisi yang kemarin menjadi korban salah satunya," papar Fickar.

Sebagai informasi, kasus judi online yang makin mengakar di sebagian kalangan masyarakat menimbulkan dampak yang merugikan.

Terbaru, seorang polisi wanita (polwan) membakar suaminya akibat ketagihan judi online. Peristiwa itu terjadi di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur (Jatim) pada 8 Juni 2024.

Polwan berinisial Bripda FN itu tega membakar suaminya sendiri setelah mengetahui rekening bank milik suami yang berisi gaji ke-13 senilai Rp 2.800.000 berkurang menjadi Rp 800.000 karena digunakan untuk berjudi. Namun, kasus ini diketahui masih didalami oleh Polda Jatim.

Baca juga: Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024 tercatat 1.904.246 konten judi online berhasil dihapus (take down), serta sebanyak 5.364 rekening dan 555 dompet elektronik yang terafiliasi dengan judi online sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk diblokir.

Kemenkominfo juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai platform digital seperti Google dan Meta, setelah mencatat perubahan kata kunci sebanyak 20.241 kali di Google dan 2.637 kata kunci baru di Meta.

Selain itu, Kemenkominfo mencatat ada 14.823 konten sisipan terindikasi judi online di situs lembaga pendidikan serta 17.001 konten sisipan serupa di situs-situs pemerintahan.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, peraturan presiden (perpres) mengenai Satuan Tugas (Satgas) Judi Online akan terbit pada pekan ini.

Eks Panglima TNI ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memiliki rencana untuk memberantas kejahatan judi online di Tanah Air.

Baca juga: Harapan Jokowi Supaya Masyarakat Jadi Benteng Tangkal Judi Online

"Kami sudah punya rencana, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dan nanti akan kita laporkan ke masyarakat ap-apa saja yang sudah kita lakukan," kata Hadi usai acara Rakernas Satgas Saber Pungli di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.