Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa komunikasi antara pihaknya dengan PDI-P bakal lebih intens usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dasco lantas menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk berkomunikasi antara calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan keduanya baik-baik saja.

“Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Dasco mengatakan, Prabowo dan Megawati tidak pernah berselisih.

Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam hubungan Prabowo dan Megawati.

Sementara itu, Dasco menekankan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati sebagai tokoh bangsa.

“Jadi, sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini,” katanya.

Sebelumnya, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil Pilpres 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo akan bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.

Baca juga: Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo