Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PDI-P Akan Oposisi atau Tidak, Hasto: Pada Waktu yang Tepat Bakal Diputuskan

Kompas.com - 07/04/2024, 18:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa posisi partainya terhadap pemerintahan ke depan bakal diputuskan di waktu yang tepat.

Hal itu disampaikan Hasto usai ditanya soal respons Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang dinilai belum tegas soal sikap PDI-P dalam pemerintahan selanjutnya.

Pasalnya, banyak pihak menduga PDI-P akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan ke depan.

"Mengingat ini keputusan yang sangat strategis, tentu memerlukan suatu pendalaman, kajian-kajian yang nantinya pada waktu yang tepat akan diputuskan," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Hasto mengaku tidak mengenal istilah oposisi atau pun koalisi pemerintahan.

Menurut Hasto, PDI-P hanya mengenal sikap di dalam dan atau di luar pemerintahan.

"Ya memang tidak ada oposisi-oposisi. Yang ada adalah, mana yang di dalam pemerintahan, mana yang di luar pemerintahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan sikap PDI-P terkait proses penentuan kursi Ketua DPR selanjutnya.

Dia memastikan bahwa PDI-P memilih Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP PDI-P untuk menjadi Ketua DPR periode 2024-2029.

Hal tersebut, menurut Hasto, sudah sesuai arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan penilaian partai terhadap Puan.

"Berdasarkan proses yang dilakukan, Mbak Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Pastikan Tak Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut Usai Direkomendasikan Golkar

Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani belum menegaskan sikap partainya untuk pemerintahan ke depan.

Puan mengatakan, pemerintahan yang baru juga belum resmi berjalan sehingga PDI-P masih memiliki waktu untuk bersikap.

Menurut dia, pemerintahan baru resmi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada bulan Oktober 2024.

"Masih lama. Oktober masih lama, sabar," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024.

Baca juga: Respons Sikap Jokowi, Hasto: Harusnya Janji Tak Akan Ambil Alih Golkar atau PDI-P, Lebih Gentleman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com