Singgung Bobby Ingin Maju Pilkada, Hasto: Kontak Pandora yang Untungkan Dewa-dewa, Bukan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memakai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai contoh bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan.

Bobby, menurut Hasto, dikabarkan oleh pemberitaan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.

Tak hanya Bobby, Hasto mengatakan, beberapa orang dekat dengan keluarga Jokowi direstui keinginannya untuk maju dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan digelar pada November 2024.

Hasto menganggap Bobby beserta orang dekat keluarga Jokowi yang ingin maju dalam Pilkada di Sumatera Utara menjadi bagian kotak pandora kecurangan yang sudah terbuka mengenai pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Bantah Intimidasi Sekjen PDI-P Pakai Kasus Harun Masiku, KPK: Jangan Seolah Jadi Korban

"Dalam catatan saya tadi ada lima kotak yang sudah dibuka. Pertama, supremasi hukum jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," ujarnya lagi.

Kotak pandora kedua, menurut Hasto, sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah direduksi menjadi sikap kekeluargaan.

"Jadi, ketika menyangkut karakter satu-satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK," katanya.

Baca juga: Golkar Tugaskan Bobby Nasution dan Musa Rajekshah untuk Pilkada Sumut 2024

Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, reduksi-reduksi tersebut berdampak pada matinya peran MK sebagai penjaga demokrasi.

Padahal, Hasto mengatakan, MK dinilai sebagai benteng terakhir sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.

"Di mana lagi kita kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan jadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Kotak pandora ketiga, Hasto menyebutkan telah terjadinya ketidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, selama penyelenggaraan Pemilu terjadi intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara.

Baca juga: Reaksi Puan Saat Ditanya tentang Jokowi yang Disebut Hasto Ingin Ambil Alih Kursi Ketum PDI-P

Dia menduga, terbukanya intimidasi itu bukan tidak mungkin karena atas perintah tertinggi yaitu dari Presiden.

"Begitu banyak intimidasi itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi," kata Hasto.